Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menilai manuver DPP PAN memunculkan lima kadernya untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta terkesan terburu-buru.
Menurut Amir dalam memunculkan nama bakal calon gubernur (cagub) seharusnya dipikirkan secara mendalam.
Sementara PAN, selain elektabilitas nama-nama tersebut belum jelas, jumlah kursi PAN di DPRD DKI yang hanya sembilan kursi juga tidak memungkinkan untuk mengusung pasangan cagub-wagub DKI yang seharusnya melampaui batas minimal 22 kursi.
"Saya kira PAN terlalu buru-buru, untuk posisi cagub PAN harusnya ukur kekuatan diri dulu. Di DKI Jakarta untuk mengusung cagub harus 22 kursi," katanya dikutip dari Antara.
Sedangkan saat ini jumlah kursi PAN DPRD DKI cuma sembilan, di bawah PDIP (25 kursi), Gerindra (19 kursi), PKS (16 kursi) dan Demokrat (10 kursi).
Dengan demikian, parpol berlambang "Matahari Terbit" itu, kata Amir, masih harus membangun koalisi dengan parpol lain untuk mengusung pasangan calon pada Pilkada DKI 2024 mendatang. "Artinya PAN harus cari 12 kursi lagi," kata Amir.
Baca juga : Hasnaeni Siap Beri Solusi Banjir Jakarta
Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta sendiri baru akan berlangsung pada tiga tahun lagi (pada 2024) jika merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Pilkada).
Kendati masih tiga tahun lagi, beberapa partai politik dikabarkan telah menyiapkan sejumlah kader sebagai bakal cagub DKI Jakarta yang hendak diusung untuk menantang petahana Anies Baswedan. Salah satunya PAN yang menyiapkan lima kandidat.
Mereka sebagian besar berlatar belakang selebritis yang juga politisi, yakni Desy Ratnasari (anggota Komisi X DPR RI), Sigit Purnomo alias Pasha Ungu (mantan Wakil Wali Kota Palu) dan pelawak Eko Patrio (Ketua DPW PAN DKI). Selanjutnya, Bima Aria (Wali Kota Bogor) dan Zita Anjani (Wakil ketua DPRD DKI).
Terkait Zita Anjani, Amir menyoroti alasan DPP PAN memilih Wakil Ketua DPRD DKI itu, yang menurutnya terbilang masih baru terjun di dunia politik, meskipun putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) tersebut saat ini menjabat pimpinan DPRD DKI Jakarta.
Karena itu, Amir menduga dimunculkannya nama Zita sebagai bakal cagub jagoan PAN ini adalah usaha untuk menyiapkannya demi mengantarkan ke Balai Kota DKI Jakarta. (Ant/OL-7)
BMKG mengimbau kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah hingga akhir Januari 2026.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Efektivitas OMC telah teruji pada saat puncak hujan akhir pekan lalu.
Pendekatan represif dan pengamanan tidak lagi memadai mulai menjadi arus utama dalam kebijakan daerah.
Pelaksanaan OMC dilakukan secara terukur dengan merujuk pada data prakiraan cuaca terbaru.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan permintaan penghentian gaji itu disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk Kementerian Keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved