Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Subdirektorat Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Dwiasi Wiyatputera mengatakan penyidik berkoordinasi dengan Interpol untuk mengejar tersangka kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Cakung, Jakarta Timur yakni Benny Tabalujan. Diduga Benny Tabalujan kini berada di Australia.
“Karena Benny Tabalujan masih kita koordinasikan dengan Interpol. Jadi kalau red notice belum dikeluarkan. Rencana (red notice diterbitkan) kita nunggu gelar perkara. Kalau red notice kan harus digelar perkara oleh Interpol dan penyidik,” kata Dwiasi di Jakarta, Minggu (21/2).
Dwiasi memastikan proses hukum Direktur Utama PT Selve Veritate itu tetap berlanjut. Ia mengatakan alat bukti sudah cukup membuktikan Benny terlibat dalam kasus itu.
“Tidak ada kendala, karena alat bukti sudah cukup dari tiga tersangka, dimana dua sudah disidangkan, dan satu tersangka karena posisinya tidak ada di Indonesia. Maka prosesnya masih tahap koordinasi dengan Interpol,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dwiasi mengatakan ada mekanisme yang ditempuh untuk memulangkan Benny. Ia mengatakan penyidik harus berkomunikasi dengan Interpol untuk mengetahui posisi Benny Tabalujan. Setelah memastikan posisi Benny, penyidik berkoordinasi lagi dengan Interpol bersama AFP (Australian Federal Police).
Baca juga : Pengemudi Mobil Mabuk Masuk Jalur Busway Diamankan Polisi
“Ya karena kalau yang kita sudah sidik tuntas sekarang ini, kan posisinya di Indonesia. Kalau orang yang posisinya di luar negeri, ada mekanismenya, ada tahapan-tahapan yang kita koordinasikan, kan bukan yuridiksi kita di Australia,” ujar dia.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan penyilidikan dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Cakung yang dilakukan oleh Benny Tabalujan masih terus Ia mengatakan penyidik masih menunggu hasil dokumen dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Nanti tinggal menunggu hasil dokumennya BPN, nanti akan kita lihat seperti apa salahnya di mana. Karena kan yang awal sudah lanjut. Jadi tetap dilanjutkan,” ucap Tubagus.
Sebelumnya, Benny Simon Tabalujan atau Benny Tabalujan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyerobotan tanah Abdul Halim di Cakung, Jakarta Timur oleh Polda Metro Jaya. Benny ditetapkan menjadi tersangka bersama mantan juru ukur BPN Paryoto dan kolega Benny, Achmad Djufri. (OL-2)
Setiap negara anggota Interpol memiliki kewajiban untuk membantu penangkapan buronan yang masuk dalam daftar pencarian internasional.
RN adalah otak dari clandestine lab yang memproduksi narkotika jenis mephedrone dan ganja hidroponik di Badung, Bali.
PEMRINTAH Indonesia dan Filipina sepakat melakukan pemindahan tahanan (transfer of prisoner)
Taiwan kembali menyerukan dukungan dunia internasional untuk mengakui partisipasinya dalam Interpol, organisasi kepolisian kriminal internasional.
Pihak berwenang membuka 276 penyelidikan baru dan mengidentifikasi 362 tersangka tambahan.
PEMBERANTASAN judi online memang tidak mudah apalagi melibatkan beberapa negara Asean. Tim satuan tugas (satgas) yang sudah dibentuk Presiden Joko Widodo
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved