Plh Wali Kota Depok Borong Lima Jabatan

SRI Utomo tidak menyangka akan merangkap lima jabatan di Pemerintahan Kota Depok. Setelah menjadi Plh Wali Kota Depok, ia juga merangkap sevafai Sekda dan Asisten I Pemerintahan dan Sosial Kota Depok. Ia juga merangkap sebagai Plt Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok serta Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus korona atau covid-19 Kota Depok.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri menegaskan, Sri Utomo ditunjuk menjadi Plh Wali Kota karena jabatan Wali Kota Depok KH Mohamad Idris berakhir 17 Februari 2021. Sementara pelantikan Kepala daerah hasil pilkada 9 Desember 2020 di seluruh Indonesia diundur 26 Februari 2021.

Untuk mengisi kekosongan pucuk pimpinan Kota Depok, Gubernur Jawa Barat menunjuk Asisten I Pemerintahan Kota Depok Sri Utomo yang merangkap Plt Sekda Kota Depok sebagai Plh Wali Kota Depok.

" Dia (Sri Utomo) sebagai pelaksana. Sri Utomo hanya meneruskan kebijakan yang sudah jalan, itu prinsipnya, " ujar Supian, Kamis (18/2).

Jabatan Plt Sekda yang juga diisi Sri Utomo karena kosong sejak Hardiono pensiun per 1 Februari lalu. Banyaknya jabatan yang dirangkap Sri Utomo bukan karena ia menjadi orang kepercayaan Mohamad Idris. 

" Memang beliau (Sri Utomo) orangnya pekerja keras, jujur serta menjungjung tinggi tugas yang diamanahkan pimpinan kepadanya, " ucapnya.

" Dalam menangani kasus covid-19 Sri Utomo bisa bekerjasama dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangan covid-19 Kota Depok KH Mohamad Idris sehingga tidak ada lagi RT di Kota Depok yang masih berstatus zona merah hingga saat ini,"imbuhnya.

baca juga: Wali Kota Bekasi Tepis Ultahnya di Puncak Langgar Prokes

Sementara itu, Sri Utomo mengatakan birokrat yang profesional harus bisa mengemban amanah saat menjalankan tugas pokok dan fungsi.

" Birokrat juga harus sebagai kontrol diri agar tidak melakukan praktek-praktek menyimpang dan berlawanan dengan hukum. Birokrat yang amanah akan membantu mewujudkan pemerintahan yang baik. Efek selanjutnya adalah pelaksanaan program-program pembangunan agar berjalan lancar, " ucapnya (OL-3)