Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menargetkan 10 kepolisian daerah (polda) bisa melayani tilang elektronik (ETLE) dalam 100 hari kerja ke depan.
Untuk mencapai target tersebut, Listyo telah berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk mewujudkan sarana dan prasarana.
"Di tingkat polda, dalam waktu 100 hari ini saya sudah meminta kepada Bapak Kakorlantas untuk segera mengembangkan masalah tilang elektronik, yang biasa disebut ETLE," tutur Listyo di Mabes Polri, Selasa (16/2).
Baca juga: Bareskrim Polri dan Komnas HAM Serah Terima Barang Bukti Pekan Ini
Listyo berharap dalam 100 hari kerja sebagai Kapolri, setidaknya 10 Polda bisa melakukan pelayanan tilang elektronik. Dia pun meminta seluruh kepolisian resor (polres) untuk meningkatkan pelayanan publik secara daring.
Pelayanan pengurusan STNK, SIM hingga SKCK harus bisa dilaksanakan secara daring. "Hari ini ada 12 polres yang melaksanakan hal tersebut. Tentunya ini menjadi komitmen kami. Bahwa tidak hanya sampai di 12 polres, tapi terus kita tingkatkan," pungkas Listyo.
"Sehingga ke depan polres secara bertahap, khususnya di wilayah perkotaan yang terdukung dengan teknologi informasi dan teknologi digital, mampu memberikan pelayanan secara online," imbuhnya.
Baca juga: Pemprov DKI Pastikan Kecukupan Vaksin bagi Warga
Listyo juga menyoroti transformasi pelayanan dan penegakan hukum secara tatap muka, agar berubah menjadi daring. Hal ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan jabatan personel saat bertugas.
"Ini juga menjadi komitmen kami di dalam pelayanan publik dan di dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kita menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang," tandasnya.(OL-11)
Polda Sumut mengerahkan sedikitnya 11.417 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, dan instansi terkait.
kultur kekerasan yang masih melekat dalam tubuh Kepolisian menunjukkan bahwa reformasi kepolisian pasca-pemisahan dari ABRI belum berjalan tuntas.
Dari 58 kantong jenazah yang diterima RS Bhayangkara sejak 27 November 2025, 33 jenazah telah teridentifikasi melalui data primer dan sekunder serta sudah diserahkan kepada keluarga.
Polda Jabar juga menyediakan 128 personel dari satuan SAR Brimob yang meliputi unit SAR, K9, serta pengemudi kendaraan rescue.
Polisi bertindak setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa JM hendak membawa sabu menuju Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulteng, menggunakan jasa rental angkutan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta warga tetap menjaga situasi kondusif dan tidak terprovokasi.
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved