Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
PEMERINTAH Kota Jakarta Utara memastikan pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan protokol kesehatan ketat. Hal ini sebagai upaya mencegah terjadinya klaster baru dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat pada 160 lokasi pendistribusian BST Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Utara.
Protokol kesehatan ini dimulai dari pengecekan suhu dan penyediaan wastafel di pintu masuk, pengaturan jaga jarak di ruang tunggu dan ruang distribusi, hingga penggunaan masker baik petugas maupun penerima bantuan.
"Alhamdulillah tidak ada kendala baik informasi atau undangan penerima BST. Protokol Kesehatan 3M diterapkan betul agar mencegah terjadinya klaster BST. Masker juga disediakan oleh pihak sekolah," kata Ali, Senin (18/1).
Begitu pun alur pendistribusian, dijelaskannya mengedepankan protokol kesehatan yang mengutamakan dengan menghindari terjadinya kerumunan.
Sehari sebelum pelaksanaan, seluruh lokasi pendistribusian BST telah disemprot cairan disinfektan yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Utara.
"Arahan Wali Kota (Sigit Wijatmoko) jangan sampai ada klaster BST. Alurnya harus sesuai protokol kesehatan. Termasuk pengawasan juga dilakukan petugas khawatir jika ada yang lupa menerapkan protokol kesehatan ini," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Utara Aji Antoko mengatakan total jumlah penerima BST di Jakarta Utara ada 229.570 orang. Pendistribusian dilakukan selama enam hari pada 18-21 Januari dan 29-30 Januari 2021 mulai pukul 09.00-15.00 WIB. (Put/OL-09)
MENYAMBUT HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia, DPRD DKI Jakarta menggelar jalan sehat dan kopi pagi pada, Minggu (10/8).
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved