Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
POSKO Antemortem DVI RS Polri Kramat Jati telah menerima 12 keluarga penumpang Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu pada Sabtu (10/1) kemarin. Kepala RS Polri Brigjen Asep Hendradiana mengatakan, selain laporan keluarga, pihaknya juga telah menerima satu kantong mayat yang berisi potongan tubuh korban.
"Disampaikan juga kegiatan siang ini, sampai sekarang kita telah menerima laporan dari 12 keluarga korban dan kita juga posmortem telah menerima 1 kantong jenazah yang berisi body part," kata Kepala RS Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Asep Hendradiana saat jumpa pers di RS Polri, Jakarta Timur, Minggu (10/1).
Asep mengatakan keluarga yang melapor ke Posko Antemortem akan menjalani tes swab antigen sebelum diperiksa. Selain itu, juga dilakukan pendampingan oleh tim psikolog dan keagamaan.
Lebih lanjut, Asep mengatakan pihaknya bekerja sama dengan ikatan dokter dan instansi lain untuk mengidentifikasi temuan yang didapat dari pencarian Sriwijaya Air SJ 182.
"Personel yang dilibatkan di RS Polri ini meliputi Puldokes Polri, dari RS Polri, Puslapfor, Inafis, dari HIMSI, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia, melibatkan Polda Metro Jaya dan Brimob, Kemenkes, Kemensos dan juga melibatkan dari TNI. Dalam kegiatan ini kita menggunakan anggaran dari Polri," ungkapnya. (OL-13)
Baca Juga: Penemuan KTP di Lokasi Pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ 182
Tim Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) gabungan yang menangani kecelakaan pesawat ATR 42-500 rute Yogyakarta-Makassar menemukan sejumlah barang yang diduga milik korban.
Meski beberapa bagian pesawat dan korban telah terlihat, proses evakuasi belum dapat dilakukan akibat cuaca ekstrem dan kondisi medan yang berat di lokasi.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memastikan pesawat ATR 42-500 dengan registrasi PK-THT dinyatakan memenuhi persyaratan kelaikudaraan.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyampaikan penyebab jatuhnya pesawat ATR 42-500 belum bisa disimpulkan.
TIM SAR mendirikan tenda di puncak Bukit Bulusaraung, Kabupaten Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan setelah penemuan badan dan ekor pesawat ATR 42 -500
SEHARI sebelum pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) hilang kontak ternyata mesin pesawat tersebut dilaporkan mengalami masalah.
KEPALA Dinas Penerangan TNI AD menyatakan bahwa kasus viral penjual es kue yang diduga menggunakan bahan spons atau gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan kesalahpahaman.
Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.
Sejak kelahirannya pascakemerdekaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengalami perubahan posisi dan peran seiring dinamika politik kekuasaan. Dari institusi keamanan yang pernah berada di bawah kementerian dan menyatu dengan militer, hingga menjadi lembaga sipil profesional langsung di bawah Presiden, perjalanan Polri kini kembali diuji oleh wacana penempatannya di bawah kementerian, sebuah gagasan yang menuai penolakan keras karena dinilai mengancam semangat reformasi dan independensi penegakan hukum.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved