Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
ANGGOTA DPR dari Fraksi PAN Ahmad Yohan menyebut Menteri Sosial Tri Risma Maharani melakukan parodi pencitraan yang dinilai ugal-ugalan. Pihaknya meminta Risma untuk fokus pada penanganan bantuan sosial (bansos) bukan justru melakukan pencitraan politik untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI yang masih jauh.
"Di tengah kondisi negara yang ruwet, Bu Risma tak pantas melakukan parodi pencitraan yang ugal-ugalan. Jangan menyelam di air keruh. Ia bukan lagi Wali Kota Surabaya. Saat ini dirinya menteri sosial. Tak ada manfaatnya bagi rakyat yang saat ini tengah menghadapi situasi sulit saat pandemi dengan parodi pencitraan. Pilgub DKI masih jauh," kata Ahmad dalam keterangan resminya, Kamis (7/1).
Menurutnya, hal paling urgen saat ini yaitu menata ulang struktur organisasi kerja bansos. Tujuannya, bantuan yang diterima rakyat tidak seburuk sebelumnya. Risma disarankan fokus mengurus mitigasi sosial terkait dampak pandemi.
Ia melanjutkan untuk skala kerja, Risma ialah seorang menteri yang memiliki urusan nasional. Adapun lingkup kerja menteri itu terkait masalah-masalah sosial berskala nasional. Risma pun disebutnya bukan menteri sosial DKI Jakarta. Ahmad mengatakan yang ditemukan Risma itu levelnya tugas lurah atau kepala desa.
"Apalagi temuannya terkait tunawisma di Kawasan Sudirman itu tidak bisa diverifikasi, apakah itu warga Jakarta atau bukan. Jakarta ini episentrum kegiatan ekonomi. Penduduk dari daerah satelit seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada siang hari melakukan mobilisasi ke Jakarta untuk mengais rejeki. Itu sebabnya, secara demografi, jumlah penduduk di Jakarta saat siang dan malam hari berbeda," ungkapnya.
Ia pun mengkritik semestinya Risma mengetahui hal-hal teknis seperti ini, sehingga tidak asal berbicara. Apalagi warga tunawisma di kawasan Sudirman-Thamrin dinilainya tidak masuk akal. Pasalnya di sana merupakan kawasan perkantoran dan bisnis.
"Kawasan itu bukan permukiman. Apalagi hasil temuan blusukan Risma itu tidak terverifikasi," tegasnya. (OL-14)
BELAKANGAN ini, perdebatan seputar akses terhadap pendidikan kembali mencuat di ruang publik.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
Eddy mengatakan biasanya anggota DPR, DPRD provinsi, serta kabupaten/kota dapat bekerja secara tandem untuk sukses di pemilu serentak
Wildan juga mengalami pemerasan hingga Rp500 juta untuk membiayai pesta seniornya.
ANGGOTA Komisi IV DPR, Ajbar Abdul Kadir, memastikan mencapai target yang disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
KETUA Umum PKB Muhaimin Iskandar merespons dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto pada pilpres 2029
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyebut keputusan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2029 adalah hal yang wajar.
NasDem menghormati dukungan PAN kepada Prabowo. Namun, masih terlalu dini untuk berbicara soal kontestasi presiden di 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved