Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR dari Fraksi PAN Ahmad Yohan menyebut Menteri Sosial Tri Risma Maharani melakukan parodi pencitraan yang dinilai ugal-ugalan. Pihaknya meminta Risma untuk fokus pada penanganan bantuan sosial (bansos) bukan justru melakukan pencitraan politik untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI yang masih jauh.
"Di tengah kondisi negara yang ruwet, Bu Risma tak pantas melakukan parodi pencitraan yang ugal-ugalan. Jangan menyelam di air keruh. Ia bukan lagi Wali Kota Surabaya. Saat ini dirinya menteri sosial. Tak ada manfaatnya bagi rakyat yang saat ini tengah menghadapi situasi sulit saat pandemi dengan parodi pencitraan. Pilgub DKI masih jauh," kata Ahmad dalam keterangan resminya, Kamis (7/1).
Menurutnya, hal paling urgen saat ini yaitu menata ulang struktur organisasi kerja bansos. Tujuannya, bantuan yang diterima rakyat tidak seburuk sebelumnya. Risma disarankan fokus mengurus mitigasi sosial terkait dampak pandemi.
Ia melanjutkan untuk skala kerja, Risma ialah seorang menteri yang memiliki urusan nasional. Adapun lingkup kerja menteri itu terkait masalah-masalah sosial berskala nasional. Risma pun disebutnya bukan menteri sosial DKI Jakarta. Ahmad mengatakan yang ditemukan Risma itu levelnya tugas lurah atau kepala desa.
"Apalagi temuannya terkait tunawisma di Kawasan Sudirman itu tidak bisa diverifikasi, apakah itu warga Jakarta atau bukan. Jakarta ini episentrum kegiatan ekonomi. Penduduk dari daerah satelit seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada siang hari melakukan mobilisasi ke Jakarta untuk mengais rejeki. Itu sebabnya, secara demografi, jumlah penduduk di Jakarta saat siang dan malam hari berbeda," ungkapnya.
Ia pun mengkritik semestinya Risma mengetahui hal-hal teknis seperti ini, sehingga tidak asal berbicara. Apalagi warga tunawisma di kawasan Sudirman-Thamrin dinilainya tidak masuk akal. Pasalnya di sana merupakan kawasan perkantoran dan bisnis.
"Kawasan itu bukan permukiman. Apalagi hasil temuan blusukan Risma itu tidak terverifikasi," tegasnya. (OL-14)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved