Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD merespons pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta dia ikut bertanggung jawab terkait kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta pada saat kedatangan Rizieq Shihab ke Tanah Air.
"Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," ungkap Mahfud melalui akun Twitter-nya @mohmahfud, Rabu (16/12).
Melalui cuitannya, Mahfud juga mengunggah potongan pernyataan dia saat memberikan keterangan pers jelang kedatangan Rizieq Shihab. "Kang RK, Ini pengumuman saya tentang kepulangan HRS. Clear, ada syarat tertib dan ikut protokol kesehatan," ungkapnya.
Dengan pernyataan ini, lanjut Mahfud, dia mengambil diskresi karena terkait hak Rizieq Shihab yang harus dilindungi. “Ini lagi pengumuman bahwa menurut Menko Polhukam: Kepulangan HRS Adalah Hak yang Harus Dilindungi. Di mana salahnya? Dia kan tak bisa dilarang pulang. Dan diskreasi penjemputannya hrs diantar sampai rumah. Sesudah diantar sampai rumah ya selesai,” lanjut Mahfud.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) menyebut rentetan kasus yang berkaitan dengan Rizieq Shihab bermuara dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Saat itu, kata pria yang akrab disapa Emil ini, Mahfud seakan memberikan izin dan diskresi atas kedatangan Rizieq.
"Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan," kata Emil di Mapolda Jabar, Bandung, Rabu (16/12), usai dimintai keterangan dalam kasus kerumunan Rizieq di Megamendung, Bogor.
"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara selama tertib dan damai boleh. Maka terjadi kerumunan luar biasa sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar dan lain sebagainya," lanjut Emil. (OL-14)
Saya ingin bertemu Presiden untuk menjelaskan langkah politik saya selama ini
Mahfud menyebut PSSI harus segera mengambil tindakan dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.
PSSI diminta melakukan percepatan KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
Mahfud menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut harus sesuai dengan hukum acara pemeriksaan yang saat ini tengah dijalankan Polri.
Berikut delapan kesalahan yang dilakukan oleh PSSI menyusul tragedi Kanjuruhan.
Anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan harus ada penyelesaian secara internal dari PSSI dari poin-poin rekomendasi setebal 124 halaman itu.
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
Himbauan itu karena pergerakan penyebaran covid-19 di Kabupaten Bogor masih belum terkendali. Khususnya di tempat-tempat wisata.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengundang para pemimpin daerah 'tetangga' DKI Jakarta untuk membahas PSBB total siang ini
Kasus covid-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Oleh karena itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total akan kembali diterapkan di Jakarta mulai 14 September mendatang.
WILAYAH Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) mendukung penuh pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan saat ini ada empat kota/kabupaten di Jawa Barat yang kasus baru covid-19 tinggi, sehingga ditetapkan sebagai zona merah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved