Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/12), menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI dan guru terkait kasus soal “Anies diejek Mega”.
Rapat itu mendengarkan kronologis terjadinya kasus berupa penerbitan soal ujian akhir semester kelas 7 di SMPN 250 Jakarta.
Setelah menggelar rapat dengan pihak eksternal, Komisi E DPRD DKI melanjutkan dengan rapat internal.
Menurut Sekretaris Komisi E DPRD DKI Johnny Simanjuntak, hasil rapat meminta Pemprov DKI melakukan penindakan kepada guru terkait dan sekolah. Pasalnya, kesalahan itu bukan berupa kesalahan individu saja melainkan ada peran pengawasan sekolah yang terabaikan.
Baca juga: Guru SMPN 250 Terancam Sanksi Pidana
“Jadi, intinya, memang kami minta supaya guru tersebut diitindak. Karena itu adalah kesalahan berat. Pokoknya, siapa yang merasa terkait. Karena kesalahannya bukan kesalahan perorangan saja. Okelah guru bikin soal, tapi kan ada tim telaah. Kenapa itu sampai lolos? Kemudian kepala sekolah bahkan instansi yang betul-betul mengawasi tim telaah ini,” papar Johnny saat dikonfirmasi, Rabu (16/12).
DPRD DKI meminta Pemprov DKI memberikan penindakan sesuai dengan PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Adapun untuk posisi guru pembuat soal bernama Sukirno yang masih berstatus guru Kontrak Kerja Individu (KKI), DPRD meminta agar yang bersangkutan tidak usah diperpanjang kontrak kerjanya di SMPN 250.
“Jadi, kami mengembalikan ke Pemprov DKI untuk menindak kasus sesuai PP 53 Tahun 2010. Kalau KKI tidak usah perpanjang, orang ada kontrak. Kemarin, dia tidak mengaku. Katanya karena spontanitas. Kalau kita orang sederhana apakah mungkin muncul spontanitaas itu. Berarti kan dia mulai mencekoki siswa kan,” ungkapnya.
“Kita bukan benci pada gurunya. Ini tujuannya memberikan efek jera kepada yang lain,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan telah memberikan sanksi teguran kepada Sukirno, guru SMPN 250 Cipete yang kedapatan membuat soal ujian akhir semester menggunakan nama Gubernur Anies Baswedan dan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, terang dia, akan ada sanksi lanjutan berupa pencopotan dari posisi guru di sekolah tersebut. Namun, sanksi itu masih dipelajari Pemerintah Provinsi DKI.
"Sementara sanksinya sesuai ketentuan adalah diberi peringatan. Kemungkinan yang bersangkutan juga akan kita ganti, tidak dipekerjakan kembali, sebagai sebuah sanksi kepada guru yang membuat soal tersebut," kata Riza, Senin (14/12). (OL-1)
Ia melukis Ketua Umum PDIP itu, beberapa tahun silam di Jakarta. Sekitar 5 jam ia menuntaskan lukisan mini itu dengan harapan kelak pada waktunya dapat diserahkan pada Megawati.
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Adapun pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri di Upacara Pancasila berlangsung sangat akrab dan kekekuargaan.
Pertemuan tersebut dilakukan sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, hari ini.
Apakah semua ini mengonfirmasi bahwa ada matahari kembar di tampuk kekuasaan? Juga, akankah Prabowo akan mulai berpaling dari Jokowi setelah bertemu Megawati?
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
Dalam aturan baru ini, beban kerja tatap muka guru minimal 24 jam per minggu yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain.
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
Program ini memberikan banyak peluang agar mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved