KETUA DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyampaikan masih ada daerah kumuh di wilayah kota administrasi Jakarta Pusat yang berada dekat pusat kota dan pemerintahan.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, ia meminta persoalan kawasan kumuh menjadi fokus perhatian untuk segera dituntaskan.
“Karena bukan apa-apa, satu sampai dua kilometer dari pusat pemerintahan di Jakarta pusat ini masih ada kawasan kumuh. Ini harus menjadi perhatian,” ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima, Rabu (9/12).
Selain itu, Pras, sapaan karibnya, mengatakan, masih banyak warga yang tinggal di Jakarta Pusat mengeluhkan soal lemahnya pelayanan masyarakat. Ia pun mendorong agar jajaran pemerintah kota Jakarta Pusat rajin turun ke lapangan untuk meninjau kualitas layanan di tatanan kelurahan hingga kecamatan.
“Saya minta bapak sebagai pimpinan agar juga turun ke lapangan cek kelurahan, sering turun ke lapangan. Jangan sudah sebagai wali kota, malah tidak mau keluar liat situasi di lapangan, saya harap bapak tidak seperti itu dan bapak harus visioner,” sambung Pras.
Baca juga: Jakarta Mulai Sosialisasi dan Simulasi Pelaksanaan C.H.S.E.
Sedangkan, Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono meminta Calon Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma agar memprioritaskan penataaan kawasan Tanah Abang sebagai bagian dari program Pemerintah Kota (Pemkot).
“Terkait penataan tanah Abang, dulunya rapi sekarang semrawut lagi. Lalu potensi kriminalitas yang ada disana, dan penataan kawasan permukiman,” terang Mujiyono.
Kemudian, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Nasrullah juga meminta Calon Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma memperkuat koordinasi antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam memajukan Jakarta Pusat sebagai etalase dari Ibukota. Mulai dari penataan kawasan kota hingga aktivitas sosial masyarakat.
“Karena di sini ada Monas, ada Istana lalu ada instansi-instansi vertikal lain-nya. ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan baik masalah kependudukan, masalah mobilitas orang-orang asing, kemudian masalah infrastruktur pengendali banjir dan lingkungan,” ungkap Nasrullah.(OL-5)
