WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah pihaknya gagal mengantisipasi kerumunan Rizieq Shiha di Petamburan beberapa waktu lalu.
Menurutnya sudah ada regulasi yang berlaku di Jakarta dan telah menghadirkan jajaran aparat yang melakukan pemantauan dan pengawasan selama PSBB Transisi berlangsung di Ibu Kota.
“Provinsi DKI termasuk provinsi yang paling banyak menghadirkan jajaran aparat untuk pemantauan dan pengawasan. Terdiri dari lebih dari 2000 Satpol PP, dari Disnaker, Dishub, Dinkes, bahkan 5000 PNS kami hadirkan setiap hari untuk adakan pemantauan dan pengawasan. luar biasa sesungguhnya,” ungkap Riza di DPRD DKI, Jumat (27/11).
Pemprov DKI pun sudah mengeluarkan sejumlah payung hukum dalam menanggulangi covid-19. Termasuk terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan.
“Kami pemerintah DKI Jakarta termasuk provinsi yang sejak awal melakukan berbagai upaya perencanaan, penangulangan, dan implementasi tentang pentingnya penanganan penanggulangan dan pencegahan covid-19 dan itu kami buktikan dengan berbagai regulasi, Pergub, Kepgub, surat edaran, instansi terkait,” paparnya.
Selain itu, Pemprov DKI sudah mengeluarkan penertiban sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar regulasi yang ada. Hal ini terlihat dari catatan oleh Kemendagri di mana sebanyak 300 sanksi telah dikeluarkan untuk para pelanggar protokol kesehatan.
“Kami provinsi yang mengeluarkan penertiban sanksi kepada siapapun yang melanggar, dan DKI Jakarta tercatat oleh Kemendagri 300 sanksi yang diberikan, dari 500 sanksi. Itu 300 sanksi dikeluarkan oleh DKI Jakarta,” tegasnya.
Menurutnya, Pemprov DKI telah berupaya keras untuk menanggulangi covid-19 di Jakarta. Namun, Riza berpandangan upaya apapun harus tetap diiringi dengan kedisiplinan dari warga.
“Setegak apapun disiplin kita tegakkan, menurut para ahli dan pakar itu kontribusinya cuma 20%. 80% nya kepatuhan, kedisiplinan, dan ketaatan warga,” pungkasnya. (OL-8)
