Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah pihaknya gagal mengantisipasi kerumunan Rizieq Shiha di Petamburan beberapa waktu lalu.
Menurutnya sudah ada regulasi yang berlaku di Jakarta dan telah menghadirkan jajaran aparat yang melakukan pemantauan dan pengawasan selama PSBB Transisi berlangsung di Ibu Kota.
“Provinsi DKI termasuk provinsi yang paling banyak menghadirkan jajaran aparat untuk pemantauan dan pengawasan. Terdiri dari lebih dari 2000 Satpol PP, dari Disnaker, Dishub, Dinkes, bahkan 5000 PNS kami hadirkan setiap hari untuk adakan pemantauan dan pengawasan. luar biasa sesungguhnya,” ungkap Riza di DPRD DKI, Jumat (27/11).
Pemprov DKI pun sudah mengeluarkan sejumlah payung hukum dalam menanggulangi covid-19. Termasuk terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan.
“Kami pemerintah DKI Jakarta termasuk provinsi yang sejak awal melakukan berbagai upaya perencanaan, penangulangan, dan implementasi tentang pentingnya penanganan penanggulangan dan pencegahan covid-19 dan itu kami buktikan dengan berbagai regulasi, Pergub, Kepgub, surat edaran, instansi terkait,” paparnya.
Selain itu, Pemprov DKI sudah mengeluarkan penertiban sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar regulasi yang ada. Hal ini terlihat dari catatan oleh Kemendagri di mana sebanyak 300 sanksi telah dikeluarkan untuk para pelanggar protokol kesehatan.
“Kami provinsi yang mengeluarkan penertiban sanksi kepada siapapun yang melanggar, dan DKI Jakarta tercatat oleh Kemendagri 300 sanksi yang diberikan, dari 500 sanksi. Itu 300 sanksi dikeluarkan oleh DKI Jakarta,” tegasnya.
Menurutnya, Pemprov DKI telah berupaya keras untuk menanggulangi covid-19 di Jakarta. Namun, Riza berpandangan upaya apapun harus tetap diiringi dengan kedisiplinan dari warga.
“Setegak apapun disiplin kita tegakkan, menurut para ahli dan pakar itu kontribusinya cuma 20%. 80% nya kepatuhan, kedisiplinan, dan ketaatan warga,” pungkasnya. (OL-8)
SEORANG kawan mengirimkan pertanyaan renungan via pesan singkat, terkait dengan Teori Intervensi Militer ke ranah sipil dari Huntington (1957) dan Janowitz (1960), apakah relevan kembali?
Ma'arif menuturkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak hadir dalam Reuni Akbar 212. Ketidakhadiran Prabowo memang tidak diundang oleh pihak panitia acara.
Polisi tidak menyiapkan pengamanan secara khusus terhadap kedatangan HRS di bandara.
Kepulangan Rizieq yang rencananya kembali pada Selasa (10/11) mendatang.
"Jadi kalau jemput ke bandara tidak perlu banyak-banyak, apalagi jumlahnya sampai jutaan," ujarnya.
Sebagai objek vital nasional, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijaga TNI sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Adanya potensi kerumunan massa di suatu daerah seharusnya menjadi kewenangan kepolisian untuk mendeteksi secara dini agar bisa dicegah.
"Jangan dibiarkan dan jangan tebang pilih. Ini masalah serius yang harus segera ditangani Gubernur. Lihat sekarang kasus penularan di Jakarta mencapai 1.579 kasus hari Sabtu."
Selain pemeriksaan rapid secara gratis, Polda Metro dan Kodam Jaya juga melakukan disinfeksi secara gratis ke rumah-rumah di wilayah Petamburan
"Mudah-mudahan Lurah Petamburan bisa sembuh, demikian juga dengan Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Singgih dan Wakapolsek Metro Tanah Abang,"
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyesalkan penolakan terhadap petugas penanganan covid-19 yang hendak melakukan tracing dan tracking di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.
Klaster baru ini terjadi setelah keramaian di acara pernikahan anak Rizieq Shihab.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved