Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar mempertanyakan instruksi Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang menurunkan baliho Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Ia mengatakan menurunkan TNI bukanlah tugas dari TNI
"Aneh enggak sih TNI mengurus baliho? Kadang kita ini terbiasa mengurus yang bukan urusannya. Kacau juga lama-lama republik ini kalau yang sesuatu diurus oleh yang bukan ahli dan urusannya. Nanti bagian perang kalau Satpol PP, kan kacau," kata Aziz ketika dihubungi, Jumat (20/11).
Aziz mengatakan baliho-baliho itu dipasang oleh masyarakt secara sukarela. Ia mengaku tak menginstruksikan secara khusus simpatisan dan pendukung untuk memasang baliho yang bertuliskan revolusi akhlak itu.
"Dipasang oleh masyarakat secara sukarela, tidak pernah ada mobilisasi," katanya.
Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachmam mengatakan dirinya memberi perintah untuk menurunkan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Pasalnya, selama ini baliho-baliho Rizieq itu kembali dinaikkan, meski telah diturunkan oleh Satpol PP.
"Itu perintah saya, karena berapa kali Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu," kata Dudung, di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).
Baca juga: Kasus Aktif Korona di Jakarta Kembali Naik. Efek Rizieq?
Ia mengatakan pemasangan baliho harus mematuhi aturan yang berlaku. Salah satunya harus mematuhi lokasi sesuai ketetapan.
"Kalau memasang baliho itu jelas ada aturannya. Ada pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Seakan-akan dia paling benar. Tidak ada itu," katanya.
Dudung mengatakan selama ini FPI telah berbuat semaunya. Ia memastikan akan menurunkan semua baliho-baliho Rizieq yang membawa pesan revolusi akhlak itu. Bahkan, ia meminta lebih baik FPI dibubarkan saja.
"Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur suka-sukanya sendiri. Saya katakan, itu perintah saya dan akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam," ungkapnya.(OL-4)
PANGLIMA Kodam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman menjadi episentrum perhatian publik, kemarin.
Munarman rencananya akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Pertanyaan penyidik seputar percakapan antara Munarman ke salah salah satu tersangka yang sudah ditetapkan, yakni Supriadi.
Usai diperiksa, pengacara Munarman, Samsul Bahri, mengatakan kliennya dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik.
FPI menyebut setidaknya ada dua kebijakan Anies yang dianggap ramah dengan kemaksiatan yaitu penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project dan pemberian penghargaan terhadap diskotek.
Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Anies Baswedan tidak cukup mampu mengubah secara fundamental kebijakan Pemprov DKI Jakarta
SEORANG kawan mengirimkan pertanyaan renungan via pesan singkat, terkait dengan Teori Intervensi Militer ke ranah sipil dari Huntington (1957) dan Janowitz (1960), apakah relevan kembali?
Ma'arif menuturkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak hadir dalam Reuni Akbar 212. Ketidakhadiran Prabowo memang tidak diundang oleh pihak panitia acara.
Polisi tidak menyiapkan pengamanan secara khusus terhadap kedatangan HRS di bandara.
Kepulangan Rizieq yang rencananya kembali pada Selasa (10/11) mendatang.
"Jadi kalau jemput ke bandara tidak perlu banyak-banyak, apalagi jumlahnya sampai jutaan," ujarnya.
Sebagai objek vital nasional, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijaga TNI sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved