Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengurangi jumlah Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD DKI Jakarta pada Rancangan APBD Perubahan 2020.
Semula jumlah PMD mencapai Rp7,8 triliun. Namun, dalam RAPBD-P 2020 jumlahnya mencapai Rp4,4 triliun.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza mengatakan, pengurangan itu disebabkan adanya pelemahan ekonomi sebagai dampak dari wabah covid-19.
"PMD turun karena covid. Semua anggaran turun karena covid. Jadi semua harus 'refocusing', menyesuaikan dengan anggaran yang ada," jelasnya di Balai Kota, Jumat (13/11).
Politkus Partai Gerindra itu menegaskan Pemprov DKI tetap berupaya optimal melakukan pembangunan baik langsung yang dijalankan oleh SKPD maupun oleh BUMD meski di tengah penurunan anggaran akibat wabah.
"Prinsipnya dengan segala keterbatasan yang ada kita Pemprov terus berupaya meningkatkan kinerja, terus berupaya memberikan pelayanan sebaik mungkin terkait transportasi dan pelayanan publik lainnya," jelasnya.
Untuk program yang terhalang dilakukan tahun ini akibat ketiadaan anggaran, Ariza menuturkan akan dialihkan ke tahun depan.
Baca juga : Wagub Tegaskan Rute Perubahan LRT Masih Dikaji
"Iya dong yang belum selesai tahun ini dilanjutkan tahun depan. Yang penting di kepemimpinan Pak Anies semua program RPJMD akan kita selesaikan sebaik mungkin selesai di Oktober 2022 program-programnya," tandasnya.
Sebelumnya, pada penetapan APBD 2020 Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan sebesar Rp7,81 triliun dana PMD kepada tujuh BUMD. Namun, alokasi itu berkurang menjadi Rp4,41 triliun.
PT MRT Jakarta semula mendapat alokasi PMD sebesar Rp2,6 triliun berkurang menjadi Rp1,58 triliun. Lalu PT Jakarta Propertindo semula mendapat PMD sebesar Rp2,7 triliun berkurang menjadi Rp1,38 triliun.
PAM Jaya semula mendapat Rp516 miliar alokasi dana PMD dikurangi menjadi Rp240 miliar. Perumda Pasar Jaya yang semula akan mendapat PMD sebesar Rp337 miliar berkurang menjadi Rp162 miliar.
Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang semula mendapat alokasi PMD sebesar Rp1,36 triliun hanya mendapatkan Rp950 miliar.
Di samping itu, ada PT Jakarta Tourisindo satu-satunya BUMD yang tetap mendapat PMD sebesar Rp92,1 miliar. Lalu PDAL Jaya yang semula tidak mendapat PMD, dalam RAPBD-P mendapat PMD sebesar Rp3 miliar.(OL-7)
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
Program Mudik Gratis tahun ini melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
KPK mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan iklan dengan modus pinjam bendera. Dua saksi diperiksa untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk aliran dana terkait BUMD,
Azis mengungkapkan bahwa Pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD ke DPR RI
UPAYA mendorong transformasi pertanian berkelanjutan terus diperkuat melalui sinergi antara badan usaha milik daerah (BUMD) dan sektor swasta.
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved