Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
POLISI telah menyiapkan pengamanan demontrasi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker), hari ini, Rabu (28/10). Sebanyak 20 ribu personel siap mengamankan aksi penyampaikan pendapat di tiga titik Ibu Kota.
"Sekitar 10 ribu-an tambah 10 ribu ada pasukan cadangan," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Bundaran Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).
Sambodo mengatakan ribuan personel akan berjaga di tiga titik demo. Yakni, Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat; Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat; dan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Baca juga: Demo UU Ciptaker Digelar, Hindari DPR, Istana, dan Tugu Proklamasi
"Hasil rapat tadi malam kemungkinan estimasi massa antara tiga sampai empat ribu di tiga titik tersebut," ujar Sambodo.
Sambodo mengaku telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di tiga titik demo. Pengalihan arus di DPR/MPR dan Tugu Proklamasi diberlakukan situasional.
"Artinya buka tutup arus dilakukan setelah ada massa. Tapi, khusus Istana Negara (Merdeka), mulai tadi sudah dipasang barrier sama seperti pegamanan unjuk rasa sebelumnya," ungkap Sambodo.
Pemasangan barrier dilakukan di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya, Harmoni, Gambir, dan Jalan Veteran. Sambodo menyebut pemasangan barrier itu untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan bagi pengunjuk rasa maupun masyarakat umum.
"Oleh sebab itu, saya mengimbau kepada masyarakat, mulai siang nanti, untuk menghindari kawasan Jalan MH Thamrin, kawasan DPR/MPR, dan Tugu Proklamasi supaya tidak terjadi kemacetan," imbau dia.
Dia berharap tidak terjadi kemacetan imbas demo. Di lain sisi, Sambodo juga ingin demo hari ini tidak disusupi oleh kelompok yang menginginkan kerusuhan. Sambodo mengultimatum kelompok anarko tersebut.
"Kepada mereka, kami peringatkan untuk tidak melakukan lagi (kerusuhan). Kita akan mengamankan supaya kelompok tersebut tidak menunggangi demokrasi unjuk rasa yang sedang berlangsung," tutur dia. (OL-1)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved