PEMBAHASAN rancangan APBD perubahan 2020 oleh DPRD DKI Jakarta digelar di Hotel Grand Cempaka, Puncak, Kabupaten Bogor selama Selasa-Rabu, 21-22 Oktober kemarin. Diikuti sekitar 200 orang termasuk 104 anggota DPRD, staf DPRD, hingga jajaran SKPD.
Terkait ini Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik berdalih kalau kapasitas gedung DPRD DKI tidak memadai sehingga mereka terpaksa rapat di salah satu hotel di kawasan puncak, Kabupate Bogor. Apalagi, pembahasannya harus dipercepat sehingga rapat harus digelar simultan oleh semua Komisi dan SKPD. Untuk itu, pihaknya membutuhkan tempat yang berkapasitas besar guna mengakomodir protokol kesehatan.
"Ya karena kalau di Gedung DPRD DKI kan nggak cukup. Perlu jaga jarak. Makanya kita putuskan rapat di sana," kata Taufik saat dikonfirmasi, Kamis (22/10).
Pihaknya menyebut rapat di luar gedung DPRD masih diperbolehkan dengan alasan yang sangat penting. Hal tersebut tercantum dalam PP no 12 tahun 2018. "Nggak (menyalahi) kok. Diperbolehkan," tukasnya.
Pada tahun ini, Pemprov DKI mengajukan RAPBD-Perubahan senilai Rp60.652.893.957.992 yang terdiri dari pendapatan Rp 54.490.698.238.840, Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Rp1.181.974.225.449, Rp1.400.000.000.000, dan pinjaman daerah Rp3.580.221.493.703.
Angka ini naik tipis dari APBD murni 2020 setelah refocusing anggaran yakni Rp59.268.847.957.992.(OL-13)
Baca Juga: Terpisah sejak Kerusuhan Maluku 1999 si Kembar Bersua Lagi
