Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak, menyesalkan keterlibatan pelajar STM yang menimbulkan kericuhan saat demonstrasi penolakan UU Omnibus Law. Ia menilai anak-anak pelajsr seharusnya dengan tegas tidak diperbolehkan berdemo.
"Kita sangat menyesalkan anak-anak sekolah ikut demo. Sejak dulu anak-anak tidak diperbolehkan ikut demo. Pernyataan Gubernur Anies yang mengatakan anak-anak boleh ikut demo sangat disesalkan juga," kata Gilbert saat dihubungi, Rabu (21/10).
Baca juga: PSBB Transisi Berpotensi Meningkatkan Paparan Covid-19
Selain itu, anak-anak pelajar dinilainya merupakan usia yang rentan untuk dimanfaatkan. Sehingga mereka mudah sekali diprovokasi karena tingkat emosional mereka belum stabil juga.
"Di samping itu anak-anak sangat mudah dimanfaatkan, emosi mereka juga belum dewasa dibandingkan mahasiswa. Melibatkan anak-anak STM lebih banyak sepertinya by design," duganya.
Sehingga ia meminta Gubernur Anies Baswedan untuk tegas mengecam keterlibatan pelajar saat berdemo.
"Seharusnya dikecam demo yang melibatkan anak sekolah. Bukan mengatakan bahwa mereka perlu mendalami kepedulian bangsa dengan berdemo. Di negara manapun itu tidak ada. Student politic hanya untuk mahasiswa," tegasnya.
Polisi diketahui masih mengejar seorang penggerak pelajar sekolah teknik menengah (STM) yang memprovokasi kerusuhan saat demo penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada Kamis (8/10) dan Selasa (13/10). Dia adalah admin akun Facebook STM se-Jabodetabek. "Iya masih kita kejar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Rabu (21/10).
Baca juga: Ini Alasan DPRD DKI Bahas APBD-P 2020 di Grand Cempaka Bogor
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono sebelumnya mengatakan ada tiga admin akun Faceboook STM se-Jabodetabek yang menggerakkan pelajar untuk membuat kerusuhan pada demo penolakan UU Ciptaker. Dua diantaranya berinisial MLAI, 16 dan WH, 16 sudah ditangkap.
"Satu lagi masih kita kejar," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (20/10). (OL-6)
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam putusannya terhadap UU Cipta Kerja menegaskan negara tidak boleh mempidanakan masyarakat adat atau lokal yang hidup turun-temurun di kawasan hutan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masyarakat adat yang tidak bisa dikriminalisasi atau dikenakan norma pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi sinyal positif.
Pendekatan omnibus sebenarnya tidak dilarang sepanjang digunakan untuk mengatur hal-hal yang sejenis.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menanggapi keterangan Komnas HAM terkait potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ada pula tantangan untuk memastikan para pencipta lagu dan musisi mendapatkan royalti dari penggunaan karya cipta mereka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved