Bisnis Terus Anjlok, PSI Usul Anies Temui Para Pelaku Usaha di DKI

“Harus segera dicari jalan tengah agar insentif yang diberikan bisa bermanfaat bagi para pelaku usaha, namun juga tidak terlalu mengganggu keuangan daerah,” kata Anthony dalam keterangannya, Jumat (16/10).

Baca juga: Mensos Tegaskan Bansos Punya Efek Bergulir ke Pelaku Usaha

Lebih lanjut ia menyarankan Pemprov DKI untuk legawa dan sensitif dengan kesulitan yang dialami warga dan pelaku usaha. Menurutnya, jika Pemprov DKI terlalu fokus pada target pendapatan, hal itu malah bisa menekan ekosistem usaha. Sehingga ratusan ribu rakyat kehilangan pekerjaan. PHK massal bisa terjadi jika para pelaku usaha gulung tikar secara permanen.

Namun demikian, Anthony juga memahami bahwa Pemprov DKI juga tengah defisit anggaran. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Pemprov DKI segera mengajak para pelaku usaha bertemu untuk mengkaji dan merumuskan insentif yang pas.

Menurut Anthony, ada beberapa alternatif insentif yang bisa diberikan Pemprov DKI yang bisa diberikan kepada perusahaan maupun langsung kepada karyawan. Pemprov DKI bisa memberikan keringanan atau pengurangan pajak dan retribusi.

Adapun contoh-contoh pajak yang berpengaruh seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir. Bisa juga dengan memberikan opsi berupa skema pembayaran cicilan pajak dan retribusi untuk menjaga agar arus kas tetap lancar.

Baca juga: Untuk Bangkit, Pelaku Usaha Wisata Harus Kreatif dan Inovatif

“Pemprov DKI juga bisa memberikan bantuan langsung bagi karyawan seperti BPJS kesehatan, Kartu Jakarta Pintar (KJP), hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT),” jelas Anthony.

Menurutnya, pandemi covid-19 memukul banyak pelaku usaha, sehingga para pekerjanya terancam kehilangan pekerjaan. Beberapa yang terkena dampak paling parah adalah sektor hotel, restoran, dan mal. Atas dasar inilah Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI mengkaji untuk memberikan insentif pajak bagi para pelaku usaha tersebut.

“Pemilik mal harus tetap beroperasi walau mereka hampir tidak bisa menagih bayaran sewa maupun service charge. Dari hari ke hari, semakin banyak restoran dan toko yang tutup di mal. Tingkat hunian hotel juga berkurang drastis,” ungkapnya.

“Terlebih lagi banyak pelaku usaha terancam gulung tikar karena dimohonkan pailit maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga akibat hilangnya arus kas di masa pandemi ini. Pemerintah harus turun tangan untuk membantu mengatasi persoalan ini. Jangan sampai para pelaku usaha gulung tikar permanen, lalu tidak ada yang buka lapangan pekerjaan lagi,” tandasnya. (J-2)