Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
POLDA Metro Jaya (PMJ) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) milik pelajar yang terlibat dalam aksi anarkis menolak UU Cipta Kerja.
Berdasarkan data PMJ, ada 1.377 orang yang diamankan terkait aksi protes berujung rusuh. Namun, 80% di antaranya merupakan anak-anak di bawah umur dengan jenjang pendidikan SMP dan SMA. Bahkan, ada yang masih duduk di bangku SD.
Kepolisian pun segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI. Dalam hal ini, untuk mempertimbangkan pencabutan KJP terhadap anak yang ikut aksi protes.
Baca juga: Anies Serahkan Soal Pelajar yang Demo kepada Polda
“Banyak pelajar yang kita amankan. Memprihatinkannya mereka ikut dalam kericuhan itu. Nanti akan kami koordinasikan dengan Disdik DKI,” jelas Kabid Humas PMJ Kombes Yusri Yunus, Kamis (15/10).
Pihaknya para pelajar mendapatkan edukasi yang lebih dari sekolah. Terutama, edukasi terkait bahaya mengikuti demonstrasi yang berpotensi ricuh.
“Harus ada edukasi terkait hal itu. Kalau kita lihat di lapangan, mereka seperti garang sekali. Melempar petugas, merusak fasilitas umum, seperti tidak ada takutnya,” pungkas Yusri.(OL-11)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved