Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
POLDA Metro Jaya (PMJ) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) milik pelajar yang terlibat dalam aksi anarkis menolak UU Cipta Kerja.
Berdasarkan data PMJ, ada 1.377 orang yang diamankan terkait aksi protes berujung rusuh. Namun, 80% di antaranya merupakan anak-anak di bawah umur dengan jenjang pendidikan SMP dan SMA. Bahkan, ada yang masih duduk di bangku SD.
Kepolisian pun segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI. Dalam hal ini, untuk mempertimbangkan pencabutan KJP terhadap anak yang ikut aksi protes.
Baca juga: Anies Serahkan Soal Pelajar yang Demo kepada Polda
“Banyak pelajar yang kita amankan. Memprihatinkannya mereka ikut dalam kericuhan itu. Nanti akan kami koordinasikan dengan Disdik DKI,” jelas Kabid Humas PMJ Kombes Yusri Yunus, Kamis (15/10).
Pihaknya para pelajar mendapatkan edukasi yang lebih dari sekolah. Terutama, edukasi terkait bahaya mengikuti demonstrasi yang berpotensi ricuh.
“Harus ada edukasi terkait hal itu. Kalau kita lihat di lapangan, mereka seperti garang sekali. Melempar petugas, merusak fasilitas umum, seperti tidak ada takutnya,” pungkas Yusri.(OL-11)
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved