Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
POLISI menelusuri pihak yang mengajak pelajar berbuat rusuh saat demo penolakan UU Ciptaker di Jakarta, Selasa (13/10). Polisi mengamankan 1.377 orang yang terdiri dari 800 orang lebih pelajar dan ada 5 pelajar di bangku sekolah dasar.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pelajar tersebut mengaku mendapat undangan untuk mengikuti aksi unjuk rasa yang disebar melalui media sosial dan pesan berantai Whatsapp.
"Hampir semua ketika ditanya dapat undangan medsos dan diajak. Bukti-bukti yang kami temukan dari ponselnya ada. Bahkan di grup mereka juga. Kami masih dalami," kata Yusri ketika ditemui di kantornya, Rabu (14/10).
Yusri mengatakan pihak yang mengundang tersebut diduga telah mengatur pergerakan para pelajar. Selain itu, pihak tersebut juga menyediakan makanan dan alat ketika kerusuhan. Makanan dan alat-alat itu dipasok menggunakan ambulans dan mobil pribadi.
"Ada yg menggunakan kendaraan ambulans yang bebas bergerak. Ada juga kendaraan pribadi. Sudah terdeteksi semua. Ini kami lakukan pendalaman. Mereka menyiapkan makanan semuanya. Bahkan, ada indikasi menyiapkan alat dan batu untuk demonstrasi," kata Yusri. (OL-14)
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, terutama dari segi populasi dan sumber daya alam, negara ini perlu memperbaiki kebijakan investasi dan fokus pada penciptaan lapangan kerja.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
PULUHAN pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menegaskan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker kudeta konstitusi RI
Andy Said Tandio kepada awak media menjelaskan, potensi subsektor film, animasi, dan video di Kabupaten Sleman tersebut dapat membuka lapangan kerja.
Peningkatan Kota Cilegon menjadi kota kreatif sangat strategis dalam upaya peningkatan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini.
Selain itu, juga bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) ditawarkan pula untuk menjadi siswa SMK Kemenperin.
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved