Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
SEJUMLAH CCTV di jalanan ibu kota mati saat demonstrasi UU Cipta Kerja (Ciptaker), Selasa (13/10). Pemprov DKI mengklaim itu bukan disengaja.
"Beberapa CCTV mati karena mengalami kerusakan pascademo sebelumnya (8 Oktober) dan ada beberapa jaringan yang mengalami gangguan," terang Kepala UP Jakarta Smart City Diskominfotik DKI Jakarta Yudhistira Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (14/10).
Ia menjelaskan CCTV masih diperbaiki oleh perusahaan penyedia infrastruktur PT Bali Towerindo Sentra (Balitower) selaku pemilik CCTV. Pemprov DKI hanya menerima rekaman CCTV.
Baca juga: Sampah Demonstrasi UU Ciptaker di Jakarta Capai 17,5 Ton
Durasi perbaikan diperkirakan satu minggu. Namun, jika ada kerusakan fiber, akan memakan waktu lebih lama.
"Untuk akses CCTV masih bisa diakses, khususnya CCTV Bali Tower melalui Aplikasi Molecool yang diakses melalui JAKI," tambah dia.
CCTV di beberapa ruas ibu kota mati. Yakni CCTV Bundaran Hotel Indonesia, CCTV Cideng Barat, CCTV Flyover Jatibaru, CCTV Hasyim Ashari, CCTV Medan Merdeka Selatan, CCTV Perempatan Abdul Muis, hingga CCTV Pramuka Raya. (OL-1)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved