Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza menyayangkan banyak peserta aksi demonstrasi masih berstatus pelajar.
Ia mengetahui hal tersebut dari pantauan langsung ke markas Polda Metro Jaya.
"Tadi saya melakukan peninjauan ke Polda metro, melihat adik-adik kita, ada pelajar, mahasiswa yang diamankan. Kurang lebih ada 1.192 yang diamankan sejak tadi malam. Dari semua itu, ternyata lebih dari 50% adalah bukan warga Jakarta. Lebih dari 60% ternyata usianya di bawah 19 tahun atau statusnya pelajar. Bukan mahasiswa apalagi buruh," kata Ariza di Balai Kota, Jumat (9/10).
Ia mengkhawatirkan para pelajar itu terpancing untuk melakukan tawuran karena gesekan antar kelompok.
"Untuk itu, kami minta adik-adikku yang saya cintai, tidak usah ikut-ikut. kalau tidak mengetahui harus hati-hati. Nanti berbahaya, kalau di jalan nanti ada kerusuhan, ada keramaian, tawuran, perkelahian, nanti kena batu, dan sebagainya. Adik-adik pelajar, saran saya ya belajar. Urusan demo itu biarlah bagi mereka yang sudah dewasa, urusan buruh dan mahasiswa," imbaunya.
Di sisi lain, kepada para mahasiswa dan buruh pun ia meminta agar selain berunjuk rasa, juga dapat mengambil prosedur yang sesuai dengan konstitusi yakni mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Upaya ini bisa dilakukan secara konstitusi dengan 'judicial review', sebagaimana saya dengar serikat buruh bagus sekali, akan melakukan JR ke Mahkamah Konstitusi. Itulah konstitusi kita. Apalagi sekarang di masa pandemi ini sangat berbahaya, nanti terjadi klaster baru didemo," jelasnya.(OL-4)
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved