Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza menyayangkan banyak peserta aksi demonstrasi masih berstatus pelajar.
Ia mengetahui hal tersebut dari pantauan langsung ke markas Polda Metro Jaya.
"Tadi saya melakukan peninjauan ke Polda metro, melihat adik-adik kita, ada pelajar, mahasiswa yang diamankan. Kurang lebih ada 1.192 yang diamankan sejak tadi malam. Dari semua itu, ternyata lebih dari 50% adalah bukan warga Jakarta. Lebih dari 60% ternyata usianya di bawah 19 tahun atau statusnya pelajar. Bukan mahasiswa apalagi buruh," kata Ariza di Balai Kota, Jumat (9/10).
Ia mengkhawatirkan para pelajar itu terpancing untuk melakukan tawuran karena gesekan antar kelompok.
"Untuk itu, kami minta adik-adikku yang saya cintai, tidak usah ikut-ikut. kalau tidak mengetahui harus hati-hati. Nanti berbahaya, kalau di jalan nanti ada kerusuhan, ada keramaian, tawuran, perkelahian, nanti kena batu, dan sebagainya. Adik-adik pelajar, saran saya ya belajar. Urusan demo itu biarlah bagi mereka yang sudah dewasa, urusan buruh dan mahasiswa," imbaunya.
Di sisi lain, kepada para mahasiswa dan buruh pun ia meminta agar selain berunjuk rasa, juga dapat mengambil prosedur yang sesuai dengan konstitusi yakni mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Upaya ini bisa dilakukan secara konstitusi dengan 'judicial review', sebagaimana saya dengar serikat buruh bagus sekali, akan melakukan JR ke Mahkamah Konstitusi. Itulah konstitusi kita. Apalagi sekarang di masa pandemi ini sangat berbahaya, nanti terjadi klaster baru didemo," jelasnya.(OL-4)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved