Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suahimi mengemukakan audit anggaran apapun yang bersumber dari APBD harus diaudit sesuai prosedur audit oleh lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Menurutnya, audit anggaran pemerintah tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus sesuai waktu.
"Audit silahkan saja tapi harus sesuai waktu. Kalau APBD kan sudah ada BPK yang berwenang mengaudit. BPK itu punya jadwal-jadwalnya. Apabila sudah waktunya maka akan diaudit," kata Suhaimi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (3/10).
Baca juga: DPRD DKI Apresiasi Keputusan Pembatasan Harga Swab Test
Perihal besarnya anggaran dan efektivitasnya pun menurutnya, BPK dipastikan memiliki indikator penilaiannya sendiri.
Setiap pemda termasuk Pemprov DKI diperbolehkan melakukan refocusing anggaran agar dapat menyediakan dana seluas-luasnya bagi penanganan covid-19.
"Anggaran besar selama memang diperbolehkan oleh diskresi dari pemerintah ya silahkan," ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai Pemprov DKI cukup transparan terhadap penggunaan anggaran covid-19. Menurutnya, hambatan terjadi hanya seputar kendala teknis.
"Teman-teman anggota kalau mau tahu tentang anggaran atau penanganan covid ya mengundang lewat rapat kerja. Sejauh ini sih tidak sulit. Hanya kan memang sedang kondisi pandemi ini rapat dibatasi pesertanya. Lalu kadang ada penutupan gedung atau pihak Pemprov berhalangan hadir karena kondisi pandemi," ujarnya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengatakan mendesak agar anggaran covid-19 diaudit karena belum dirasakan masyarakat.
"Semua harus diaudit karena sangat besar, tapi kita tidak jelas manfaatnya. Apakah karena kebijakan yang salah atau penggunaan anggaran, karena nyatanya kasus terus naik,” tegas Gilbert. (OL-1)
Anggota dari fraksi PAN itu meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian BUMN mengambil tindakan segera.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
TERSANGKA kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum
PERLU ada penguatan tata kelola dan audit rutin dalam pengelolaan BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar Danantara terhindar dari penyimpangan.
KETUA Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi meminta BPK melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga hibah.
Kemenkodigi memastikan audit sistem teknologi internal dilakukan dalam rangka bersih-bersih internal dari judi dalam jaringan alias judi online.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved