PSBB Jangan Setengah Hati

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Selama 14 hari ke depan, dimulai hari ini, pembatasan ketat seperti pembatasan di awal pandemi resmi diberlakukan.

Sebanyak 11 sektor esensial tetap dizinkan beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan 50% karyawan. Adapun ke-11 sektor tersebut di antaranya, kesehatan, bahan pangan/makanan/ minuman, energi, komunikasi dan teknologi informatika, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, dan industri strategis.

Ada pula pembatasan operasional perkantoran selama masa PSBB yang berlaku, baik bagi kantor pemerintahan (PNS) maupun swasta, yakni sebesar maksimal 25% pegawai.

Di bidang lalu lintas, Anies menghapus kebijakan ganjil-genap di Jakarta selama masa PSBB. Hal itu dikatakan untuk mendukung pembatasan lalu lintas dalam rangka menekan penyebaran kasus covid-19.

Pakar epidemiologi Universitas Gadjah Mada Bayu Satria Wiratama menilai kebijakan pemberlakuan kembali PSBB di DKI merupakan keputusan tepat. Apalagi kondisi di Jakarta tengah mengalami lonjakan kasus covid-19 cukup tinggi dan banyak rumah sakit yang kapasitasnya dilaporkan mulai penuh.

Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan PSBB kali ini tidak ‘setengah hati’, agar saat PSBB kelak dibuka kembali, tidak terjadi peningkatan kasus. “Dalam situasi ini PSBB tepat dilakukan. Namun, pelaksanaannya harus benar-benar ketat. Terutama mobilitas antarwilayah yang masuk ke Jakarta dari daerah lain dan pembatasan aktivitas yang bergerombol lebih dari dua orang,” kata Bayu, kemarin.

Di samping itu, PSBB juga harus dipersiapkan secara matang. Pasalnya, pemberlakukan PSBB memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang tinggi. “PSBB punya beban berat ke ekonomi dan psikologis. Jadi, perlu dipikirkan benar-benar.”

Agar berjalan efektif, Bayu berpendapat PSBB DKI harus didukung pula oleh pembatasan di daerah penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan PSBB yang tidak setengah-setengah pula.

Menyesuaikan

Saat menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil mengaku akan melakukan penyesuaian. Namun, pihaknya menegaskan tidak akan melakukan PSBB ketat. Emil mengatakan bahwa Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) pun akan menyesuaikan dengan kebijakan Ibu Kota. “Apa pun yang diputuskan DKI Jakarta, Jawa Barat di zona Bodebek ini akan menyesuaikan. Tapi, definisi menyesuaikan itu bukan berarti jawabannya pengetatan PSBB juga, karena di Jawa Barat selama ini sudah melakukan pem- batasan sosial berskala mikro, dan itu efektif,” kata Emil, kemarin.

Terkait mulai berlakunya PSBB di Ibu Kota, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menyatakan Bareskrim Polri berencana melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan covid-19. Upaya itu dilakukan sebagai upaya memutus rantai penularan korona di Indonesia yang masih tinggi.

“Polisi telah melaksanakan operasi yustisi untuk menegakkan disiplin protokol covid-19. Namun, jika operasi yustisi belum efektif, polisi akan menerapkan hukum sesuai ketentuan UU,” cetus Gatot.

Gatot juga mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud MD, terkait penegakan hukum pelanggar protokol covid-19. Adapun Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana, menyatakan akan memulai operasi yustisi saat PSBB dimulai, yakni hari ini.

Kasus positif covid-19 di DKI dilaporkan terus bertambah. Hingga kemarin, sudah 53.761 warga Ibu Kota yang positif covid-19. Menurut Gubernur, PSBB diputuskan merespons penambahan kasus selama dua pekan pertama September yang meningkat 49% dan jumlah kematian 14%. (Aiw/Ykb/X-6)