Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM penyidik Bareskrim Polri tengah memeriksa 128 saksi terkait kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyebut pemeriksaan ratusan saksi dengan latar belakang berbeda.
Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri. “Soal kebakaran Kejagung kita masih menunggu hasil pemeriksaan Puslabfor,” ujar Awi saat dihubungi, Minggu (13/9).
Baca juga: Kerugian Akibat Kebakaran di Kejagung Ditaksir Capai Rp1,1 Triliun
Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan tidak ditemukan bahan peledak di lokasi kebakaran.
"Bukan bahan peledak, tidak ada bahan peledak di lokasi (kebakaran)," pungkas Argo.
Sejauh ini, lanjut dia tim Puslabfor Mabes Polri masih memeriksa temuan dan barang bukti, yaitu arang dan kabel. "Ya kita tidak bisa untuk memaksa Puslabfor ya. Kita lihat kapan pemeriksaan akan selesai," imbuhnya.
Terkait motif kebakaran pun pihaknya belum bisa memastikan, karena masih dalam proses pendalaman. "Belum ada, masih kita dalami," tutur Argo.
Baca juga: Kejagung Klaim Sistem Deteksi Kebakaran Sesuai Standar
Argo juga enggan menjelaskan lebih detail terkait 128 saksi yang diperiksa. Saat ini, pihaknya fokus menunggu hasil pemeriksaan Puslabfor.
"Masih menunggu analisis dari tim labfor," ucapnya.
Dikaetahui, tim Puslabfor Mabes Polri telah melakukan olah TKP tahap pertama dan tahap kedua. Hasil temuan selanjutnya menjadi bahan analisis.(OL-11)
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Aset milik Pendiri PT AKT Samin Tan (ST) bakal disita.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengumumkan adanya penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
PENGAMAT intelijen Sri Rajasa, mengatakan penyidik harus transparan mengungkap siapa saja pihak negara yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran pertambangan yang melibatkan Samin Tan.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) memastikan kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) milik Samin Tan diusut menggunakan KUHAP baru.
GUBERNUR Bali, Wayan Koster, membenarkan bahwa sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dipanggil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved