KETUA DPRD DKI-Jakarta Fraksi PDI-P Gembong Warsono meminta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dibatalkan. Pasalnya, menurutnya, dengan menghentikan aktivitas masyarakat di semua bidang akan memberikan dampak besar dan berat bagi rakyat kecil
"Adanya PSBB Total hanya akan memberikan pukulan keras kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk akibat kebijakan penerapan PSBB awal yang diterapkan. Tanpa dibarengi kebijakan solutif dari Pemda DKI Jakarta," kata Gembong dalam keterangan resminya, Minggu (13/9).
Untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19, menurutnya, ditentukan oleh disiplin pelaksanaan protokol kesehatan oleh pemerintah DKI dan masyarakat yang dikomandoi oleh Pemda DKI Jakarta bersama Gugus Tugas Covid 19 di seluruh lapisan dan jenjang.
Baca juga: Tolak PSBB Anies, Orang Tertajir RI Kirim Surat ke Jokowi
Persoalannya, hal tersebut selama ini belum nampak signifikan dijalani Pemda DKI Jakarta. Sehingga jika dikembalikan statusnya menjadi PSBB total/ketat, tak akan membuahkan kondisi yang lebih baik, bahkan malah sebaliknya, ada biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat.
"Patut diingat dinamika perekonomian tidak saja ditentukan oleh fundamental ekonomi namun juga banyak disebabkan oleh sentimen ekonomi yang biasanya menjalar ke sentimen lintas sektor bidang," imbuhnya.
Ia meminta di masa pandemi covid-19 ini, Gubernur Anies Baswedan harus berpikir sebagai seorang pemimpin yang mencerminkan negarawan.
"Kebijakan penerapan PSBB ketat di tengah situasi kebijakan terintegrasi antara pencegahan covid 19 dan ekonomi terasa lebih mencerminkan sisi Gubernur Anies Baswedan sebagai 'politisi'. Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain di balik kebijakan penerapan PSBB secara ketat," tuturnya.(OL-5)
