Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KETUA DPRD DKI-Jakarta Fraksi PDI-P Gembong Warsono meminta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dibatalkan. Pasalnya, menurutnya, dengan menghentikan aktivitas masyarakat di semua bidang akan memberikan dampak besar dan berat bagi rakyat kecil
"Adanya PSBB Total hanya akan memberikan pukulan keras kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk akibat kebijakan penerapan PSBB awal yang diterapkan. Tanpa dibarengi kebijakan solutif dari Pemda DKI Jakarta," kata Gembong dalam keterangan resminya, Minggu (13/9).
Untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19, menurutnya, ditentukan oleh disiplin pelaksanaan protokol kesehatan oleh pemerintah DKI dan masyarakat yang dikomandoi oleh Pemda DKI Jakarta bersama Gugus Tugas Covid 19 di seluruh lapisan dan jenjang.
Baca juga: Tolak PSBB Anies, Orang Tertajir RI Kirim Surat ke Jokowi
Persoalannya, hal tersebut selama ini belum nampak signifikan dijalani Pemda DKI Jakarta. Sehingga jika dikembalikan statusnya menjadi PSBB total/ketat, tak akan membuahkan kondisi yang lebih baik, bahkan malah sebaliknya, ada biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat.
"Patut diingat dinamika perekonomian tidak saja ditentukan oleh fundamental ekonomi namun juga banyak disebabkan oleh sentimen ekonomi yang biasanya menjalar ke sentimen lintas sektor bidang," imbuhnya.
Ia meminta di masa pandemi covid-19 ini, Gubernur Anies Baswedan harus berpikir sebagai seorang pemimpin yang mencerminkan negarawan.
"Kebijakan penerapan PSBB ketat di tengah situasi kebijakan terintegrasi antara pencegahan covid 19 dan ekonomi terasa lebih mencerminkan sisi Gubernur Anies Baswedan sebagai 'politisi'. Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain di balik kebijakan penerapan PSBB secara ketat," tuturnya.(OL-5)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Masyarakat harus selalu waspada serta selalu menjaga pola hidup sehat bersih (PHBS).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved