PROTES yang dilontarkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap instruksi Presiden Joko Widodo.
Pasalnya, jelas anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra S Andyka, kebijakan PSBB ini bertujuan menyelamatkan kesehatan masyarakat, sesuai instruksi Presiden Jokowi.
"Kalau menteri-menteri protes ke Pak Anies artinya menteri-menteri yang protes itu tidak tertib kepada pimpinannya, tidak tertib kepada presiden," kata Andyka, Jumat (11/9).
Ia menambahkan, Presiden Jokowi sudah memerintahkan jajarannya untuk lebih mementingkan kesehatan daripada ekonomi. Mengingat kasus penyebaran covid-19.
"Presiden ya sudah mengatakan, Presiden sudah sampaikan kepada menteri, dahulukan kesehatan jadi setelah itu baru kita bicara masalah ekonomi," tegasnya.
PSBB total akan kembali diterapkan Pemprov DKI Jakarta mulai 14 September. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kebijakan ini terpaksa diambil karena penyebaran korona di Ibu Kota semakin meningkat.
Andyka menegaskan, para menteri ini harus memahami Undang-undang Daerah mengenai Otonomi Daerah DKI Jakarta. Regulasi ini membuat DKI berbeda dengan kota dan kabupaten yang lain sehingga dengan konteks otonomi daerah, selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya itu bisa dilaksanakan.
"Jadi intinya kalau ada para pembantu presiden yang bertentangan dengan arahan dengan imbauan kebijakan keputusan presiden, ini yang harus dipertanyakan. Jadi saya bukan dalam kapasitas mengkritisi para menteri, saya hanya mengatakan bahwa para menteri ini harus manut dong," tandasnya. (OL-8)
