Anies Dongkrak Layanan Kesehatan

MASA pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi fase satu di Ibu Kota resmi diperpanjang selama 14 hari, terhitung kemarin hingga 10 September mendatang. Pemerintah Provinsi DKI memastikan bakal meningkatkan kualitas layanan kesehatan menjadi lebih prima.

Upaya merealisasikan layanan kesehatan menjadi lebih prima berulangkali ditekankan Gubernur Anies Baswedan, seperti saat dirinya memimpin rapat satgas penanganan covid-19 DKI bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan unit instansi
terkait.

Demikian penegasan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, kemarin. “Kami memutuskan memperpanjang dua minggu ke depan. Insya Allah berbagai kebijakan kami ambil di antaranya meningkatkan kualitas petugas kesehatan, kualitas sarana dan prasarana laboratorium, rumah sakit, dan logistik pendukungnya semua,” ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta pun akan menambah tenaga kesehatan dengan merekrut tenaga kontrak khusus untuk penanganan covid-19. “Bahkan, tenaga profesional juga kami tambah dan tingkatkan. Kemudian aparat kami tambah, tingkatkan, kami sebar dan beri pelatihan.”

Ia menambahkan, Anies juga mengingatkan setiap SKPD segera membentuk gugus tugas internal atau kader internal untuk penanganan pandemi, serta meminta jajaran RT dan RW menyosialisasikan agar tiap rumah memiliki kader penanganan covid-19.

“Kalau setiap rumah, bahkan unit terkecil di lingkungan kita, bisa patuh taat dan disiplin, ke depan tidak hanya berkurang penyebarannya, tapi kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus korona,” katanya.

Selain pelayanan kesehatan, Riza mengaku saat ini pihaknya tengah mengkaji pembukaan beberapa sektor hiburan secara bertahap, termasuk kegiatan olahraga baik berpasangan maupun berkelompok.

Tidak efektif

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai perpanjangan PSBB di DKI tidak efektif. Seharusnya, terang dia, pemerintah setempat mengevaluasi setiap perpanjangan masa PSBB sehingga dapat mengambil keputusan yang tegas.

Ia menyoroti penyebab ketidakefektifan perpanjangan PSBB. Contohnya, banyak perusahaan yang masih menuntut karyawan bekerja dari kantor. Padahal, mobilitas masyarakat, terutama yang berasal dari kota satelit Jakarta, berpengaruh besar terhadap penularan covid-19.

“Yang harus ditunjukkan ialah mengapa penerapan PSBB ini malah justru covid-19 semakin tinggi. Dari situ kemudian kita melakukan aksi yang cukup tegas, apakah betul- betul PSBB-nya mau diakhiri dengan segala macam konsekuensinya atau kembali lagi ke PSBB total,” tukas Nirwono.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik memberikan catatan yang harus diperhatikan Anies selama perpanjangan masa PSBB. Menurutnya, pengawasan oleh Pemprov DKI selama ini tidak maksimal.

“Pengawasan lebih diperketat di permukiman dan perkantoran. Itu yang harus diperhatikan,” pungkas politikus Gerindra itu. (Put/Tri/Ins/J-2)