Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PETUGAS berhasil memadamkan api yang membakar gedung Kejaksaan Agung RI pada Minggu (23/8) pagi. Namun, proses pendinginan masih berlangsung.
Sementara menunggu pendinginan selesai, pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan. “Hari ini dilakukan di dua tempat, yaitu Polres Jakarta Selatan dan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya (PMJ)," jelas Dirreskrimum PMJ, Kombes Tubagus Ade Hidayat, saat ditemui di lokasi, Minggu (23/8).
Sejauh ini, ada 15 orang yang diperiksa terkait peristiwa kebakaran dahsyat. Kendati demikian, jumlah orang yang diperiksa kemungkinan terus bertambah.
Baca juga: Jaksa Agung : Kebakaran Tak Hambat Penanganan Perkara
"Ada beberapa orang yang dalam kapasitasnya diinterogasi. Berita acara interview untuk mengumpulkan berbagai macam keterangan. Itu akan digunakan sebagai bahan lidik dan juga untuk pemeriksaan Puslabfor," ungkap Tubagus.
"Sudah dilakukan di Polres Jakarta Selatan 15 orang. Ada yang sudah selesai, ada yang masih proses. Nanti sore ditindaklanjuti," imbuhnya.
Keterangan sejumlah orang tersebut akan menjadi bahan pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri dalam melakukan olah TKP.
Baca juga: Polisi Belum Bisa Olah TKP Gedung Kejagung
"Pihaknya (yang diperiksa) macam-macam. Ada dari pamdal, pekerja di sini, juga internal Kejagung, untuk mengetahui blue print bangunan, yang dibutuhkan pemeriksaan Puslabfor," ujar Tubagus.
Sampai saat ini, polisi belum bias melakukan olah TKP di gedung yang terbakar pada Sabtu (22/8) malam. Mengingat, petugas masih melakukan proses pendinginan sampai Minggu (23/8) malam. Rencananya, olah TKP berlangsung pada Senin (24/8) besok.(OL-11)
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Pupuk bukan sekadar komoditas dagang, melainkan instrumen vital negara.
Menanggapi rencana pihak Nadiem yang ingin melaporkan saksi Jumeri ke polisi, Boyamin menilai hal tersebut sebagai strategi untuk memengaruhi saksi-saksi lainnya.
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved