PKS Jika Gagal Tekan Mobilitas, Gage Harus Dibatalkan

FRAKSI PKS DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membatalkan sistem ganjil genap (gage) kendaraan roda empat. Dalam hal ini, jika terbukti gagal menekan mobilitas warga di tengah pandemi covid-19.

Ketua Komisi B DPRD DKI dari PKS, Abdul Aziz, menyebuut poin utama penerapan kembali sistem gage untuk mengefektifkan pembatasan 50% karyawan di suatu perusahaan.

"Tujuannya membatasi orang-orang yang bekerja, agar bisa WFH. Jika dua pekan tidak tercapai atau tidak efektif, saya kira lebih baik dibatalkan," ujar Aziz saat dihubungi, Jumat (7/8).

Menurutnya, kendaraan pribadi lebih aman ketimbang angkutan umum. Terlebih, jika terjadi penumpukan penumpang di halte atau stasiun. Alhasil, jaga jarak sulit dilakukan.

"Fungsi kontrol harus diperketat agar tujuannya tercapai. Bagaimanapun, kendaraan pribadi lebih aman dari resiko tertular covid-19," pungkas Aziz.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI, Achmad Yani, menilai sosialisasi sistem gage selama lima hari tidak efektif membatasi jumlah kendaraan pribadi. Bahkan, jumlah kasus covid-19 di perkantoran dan kendaraan umum menjadi yang tertinggi.

“Yang dibatasi kan hanya kendaraan pribadi dengan gage. Padahal, risiko yang tinggi itu ada di kendaraan umum. Pengawasan DKI masih lemah,” kata Yani.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti