Ganjil Genap di Seluruh Jalan Jakarta, Gerindra: Masalah Nanti

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mempertanyakan wacana Dinas Perhubungan yang bakal memberlakukan sistem ganjil genap di seluruh wilayah ibu kota. Ia mengatakan bakal ada masalah apabila DKI terburu-buru tanpa sosialisasi untuk menerapkan wacana tersebut.

"Targetnya dulu apa? Saya kira mesti ada sosialisasi dulu jalan apa saja yang (diberlakukan) ganjil genap. Masa jalan kelas III mau diganjil genap, kan enggak mungkin. Masalah nanti," ungkap Taufik kepada Media Indonesia, Jakarta, Jumat (7/8).

Taufik menuturkan, kebijakan pembatasan kendaraan pribadi roda empat sudah ada sebelum pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ia meminta Gubernur Anies Baswedan cukup membatasi pergerakan warga di jalan utama ibu kota.

"Kan kalau menekan pergerakan, dulu ganjil genap berlaku sudah lama ada, (cek) datanya dong. Cukup diterapkan di jalan protokol saja," tukas Taufik.

Baca juga: Ini Antisipasi Dishub DKI Jelang Pemberlakuan Sanksi Ganjil Genap

Selain itu, seiring adanya ganjil genap saat PSBB transisi, Dishub DKI harus menjamin daya tampung transportasi umum untuk antisipasi lonjakan penumpang.

"Orang yang enggak naik mobil tapi punya kepentingan kan mesti naik angkutan umum. Angkutan umum kan mestinya ditambah dong (armada) supaya tetap 50% kapasitasnya. Bisa tambah dua (kali lipat) kalau enggak mau ada penumpukan," pungkas Taufik.

Diketahui, Kepala Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi dengan ganjil genap bisa diterapkan di seluruh jalan di Jakarta.

"Jika dari hasil evaluasi ini baik, bisa saja apa yang disebutkan dalam Pergub No 51 tahun 2020 tentang PSBB Transisi yakni bisa diterapkan di seluruh jalan atau bisa diterapkan di seluruh waktu, atau bisa diterapkan bagi seluruh jenis kendaraan bermotor," kata Syafrin saat hadir dalam peluncuran buku panduan bersepeda di Jakarta.(OL-5)