Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim tidak mengganggu hak warga dalam proyek sodetan Kali Ciliwung di wilayah Jakarta Timur. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Pemprov DKI dikatakannya tidak merenggut tanah milik warga.
"Kita harus cermat dalam rangka pemanfaatan tanah. Apalagi hak tanah. Ada hak orang atas tanah ini yang jadi perhatian kita. Insyallah kami pastikan yang jadi hak atas tanah tetap jadi hak," ungkap Riza dalam tayangan Youtube Pemprov DKI, Selasa (28/7).
Baca juga: 2020, BBWSCC Targetkan Normalisasi Kali Ciliwung 1,5 Km
Pada Sabtu (25/7) kemarin, Riza mulai melakukan sosialisasi pembangunan sodetan Kali Ciliwung. Melalui masa sosialisasi, lanjut dia, warga diharapkan mendapat informasi yang jelas terkait rencana proyek sodetan.
"Pembangunan sodetan Kali Ciliwung direncanakan sebagai upaya mengendalikan dampak banjir di Jakarta Timur. Khususnya Kampung Melayu, Bidara Cina, serta beberapa wilayah Jakarta Selatan," jelas Riza.
"Warga yang terdampak pembangunan diharapkan memiliki informasi yang jelas, yang akurat dan valid," imbuhnya.
Baca juga: Warga di Bantaran Kali Ciliwung Diminta Waspada Banjir
Sebelumnya, dilakukan pembebasan lahan di wilayah Bidara Cina untuk melanjutkan pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT). Pembangunan sodetan merupakan salah satu strategi pengendalian banjir di wilayah Ibu Kota.
Sodetan sepanjang 1,26 kilometer (km) memiliki kapasitas 60 m3 per detik. Adapun sodetan bakal mengalirkan air dari Ciliwung ke KBT. Tujuannya agar beban Kali Ciliwung di kawasan Bidara Cina sampai pintu air Manggarai, dapat berkurang 60 m3 per detik.(OL-11)
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan kondisi terkini genangan akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Minggu (8/3).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat sedikitnya 18 titik banjir dan satu rumah roboh di sejumlah wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau mengatakan banjir yang berulang hampir setiap tahun seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan sistem pengendalian banjir
Peristiwa tersebut menjadi banjir kedua yang melanda wilayah itu sejak awal tahun 2026, dengan ketinggian air mencapai lebih dari empat meter.
BPBD Kota Tangerang menyatakan sebanyak sembilan wilayah kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian 40 - 150 cm akibat tingginya intensitas hujan.
Hujan yang mengguyur wilayah Jabodetabek pada Sabtu (7/3/2026) malam hingga pagi, menyebabkan banjir di sejumlah titik jalan dan pemukiman penduduk.
Perumahan warga kawasan Bidara Cina terendam banjir setinggi 1 meter akibat meluapnya air sungai Ciliwung.
Evaluasi ini untuk memperbaiki SOP yang telah dijalankan saat ini agar Sodetan Ciliwung bisa lebih maksimal menanggulangi banjir.
Pembangunan fasilitas Sodetan Kali Ciliwung tidak membuat Jakarta sepenuhnya terbebas dari banjir. Sodetan Ciliwung hanya berfungsi mengurangi tinggi muka air dan durasi banjir.
Pemprov DKI Jakarta menyebut, Kali Ciliwung yang rampung dan diresmikan pada Desember tahun lalu bukan satu-satunya cara untuk mengatasi banjir Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memaksimalkan pemanfaatan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi mengingat kini menjelang musim hujan.
PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dianggap kurang mengantisipasi terjadinya banjir. Padahal musim hujan terjadi secara rutin setiap tahunnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved