Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
PEGAWAI Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kanwil DKI Jakarta belum menerima gaji selama tujuh bulan.
Hal itu diungkap oleh seorang PPNPN BPN yang enggan disebutkan namanya di Jakarta, Kamis (23/7).
Baca juga: Pegawai Non Pegawai Negeri BSSN Telah Terlindung BP Jamsostek
Menurutnya, para pegawai PPNPN yang jumlahnya sekitar 300 di seluruh DKI Jakarta belum digaji sejak Januari 2020.
"Kita belum digaji dari Januari sampai saat ini. Biasanya memang penggajian itu pakai dana hibah DKI. Dana hibah tersebut kalau tahun sebelumnya memang di Januari sampe Maret dan dibayarkan April. Tapi di tahun ini ada penundaan. Enggak jelas alasannya apa," kata dia.
Baca juga: Alih Status Pegawai KPK, Formasi Jabatan dan Besaran Gaji Disusun
Dia menambahkan, Kanwil BPN DKI maupun kementerian ATR/BPN belum memberikan kejelasan kapan gaji tersebut turun. Selama tujuh bulan terakhir, dia terpaksa hidup pas-pasan dan serba kekurangan di tengah pandemi virus korona atau covid-19.
"Saat sekarang terus kita tanya kenapa di-pending. Katanya karena ada korona. Terus kita tanya lagi, dijanjikan awalnya habis lebaran terus tertunda juga enggak cair. Terus janji Juni, tapi enggak ada kepastian juga sampai sekarang," terang IR.
Baca juga: Menteri Edhy Berhentikan Dirjen Hasil Seleksi Menteri Susi
Dengan keterlambatan gaji tersebut, lanjut dia, sangat berdampak kepada kondisi ekonomi para pegawai. Sebab, para pegawai ini rata-rata menggantungkan hidup dari pekerjaan sebagai PPNPN di Kanwil BPN DKI.
"Di sini bukan anak yang bekerja untuk main-main. Ada yang menanggung orangtua, anak, istri juga. Apalagi ada tahun ajaran baru sekolah juga. Kami mau tahu kepastiannya ada di mana gaji kita. Alasanya masih simpang siur" tukas dia.
Baca juga: Penghentian Tunjangan Guru Sekolah SPK Langgar Hukum
Kementerian ATR/BPN pun diminta untuk tanggung jawab dengan membayar gaji mereka. "Kami butuh banget gaji itu, itu hak kita. Kadang untuk bicara begini semua pada takut. Kita takut kalau kita terlalu vokal enggak digaji malah dikeluarin," pungkas dia. (X-15)
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Hasil kajian OJK menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat-el dan HT-el berpotensi mempercepat proses penyaluran kredit serta meningkatkan akuntabilitas perbankan.
Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
prinsip sederhana, namun bermakna, yaitu bekerja dengan hati. Pekerjaan sebagai bagian ibadah
KEMENTERIAN ATR/BPN diminta membatalkan Surat Keterangan (SK) pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dari Kantor Wilayah Pertanahan BPN Kabupaten Tanjung Pinang karena tumpang tindih lahan
Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait pernyataannya soal penertiban tanah nganggur yang sempat viral di media sosial.
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved