Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PEGAWAI Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kanwil DKI Jakarta belum menerima gaji selama tujuh bulan.
Hal itu diungkap oleh seorang PPNPN BPN yang enggan disebutkan namanya di Jakarta, Kamis (23/7).
Baca juga: Pegawai Non Pegawai Negeri BSSN Telah Terlindung BP Jamsostek
Menurutnya, para pegawai PPNPN yang jumlahnya sekitar 300 di seluruh DKI Jakarta belum digaji sejak Januari 2020.
"Kita belum digaji dari Januari sampai saat ini. Biasanya memang penggajian itu pakai dana hibah DKI. Dana hibah tersebut kalau tahun sebelumnya memang di Januari sampe Maret dan dibayarkan April. Tapi di tahun ini ada penundaan. Enggak jelas alasannya apa," kata dia.
Baca juga: Alih Status Pegawai KPK, Formasi Jabatan dan Besaran Gaji Disusun
Dia menambahkan, Kanwil BPN DKI maupun kementerian ATR/BPN belum memberikan kejelasan kapan gaji tersebut turun. Selama tujuh bulan terakhir, dia terpaksa hidup pas-pasan dan serba kekurangan di tengah pandemi virus korona atau covid-19.
"Saat sekarang terus kita tanya kenapa di-pending. Katanya karena ada korona. Terus kita tanya lagi, dijanjikan awalnya habis lebaran terus tertunda juga enggak cair. Terus janji Juni, tapi enggak ada kepastian juga sampai sekarang," terang IR.
Baca juga: Menteri Edhy Berhentikan Dirjen Hasil Seleksi Menteri Susi
Dengan keterlambatan gaji tersebut, lanjut dia, sangat berdampak kepada kondisi ekonomi para pegawai. Sebab, para pegawai ini rata-rata menggantungkan hidup dari pekerjaan sebagai PPNPN di Kanwil BPN DKI.
"Di sini bukan anak yang bekerja untuk main-main. Ada yang menanggung orangtua, anak, istri juga. Apalagi ada tahun ajaran baru sekolah juga. Kami mau tahu kepastiannya ada di mana gaji kita. Alasanya masih simpang siur" tukas dia.
Baca juga: Penghentian Tunjangan Guru Sekolah SPK Langgar Hukum
Kementerian ATR/BPN pun diminta untuk tanggung jawab dengan membayar gaji mereka. "Kami butuh banget gaji itu, itu hak kita. Kadang untuk bicara begini semua pada takut. Kita takut kalau kita terlalu vokal enggak digaji malah dikeluarin," pungkas dia. (X-15)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Mesin anjungan pencetakan sertifikat elektronik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu dan mempercepat proses layanan.
MENTERI ATR/BPN Nusron Wahid menyebut proses investagasi terhadap jajarannya yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi telah rampung.
Kebakaran yang melanda Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tidak menghanguskan dokumen-dokumen penting terkait dengan sengketa tanah.
POLRI segera meminta keterangan sejumlah pihak dalam kasus pagar laut di Perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, meminta pihak ATR/BPN bersiap jika ada gugatan balik setelah sertifikat tersebut dicabut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved