VP Corporate Secretary PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA), Agung Praptono mengatakan bahwa pihaknya akan mematuhi Peraturan Gubernur (Pergub) yang berlaku terkait penyerahan lima persen lahan reklamasi Ancol Barat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI oleh PT PJAA.
"Sebagai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan perusahaan publik kita akan patuh sesuai ketentuan dari Kepgub dalam hal ini," ujar Agung, Rabu (15/7).
Baca juga: Korlantas Polri Terbitkan Pembuatan SIM Internasional Daring
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mempertanyakan penyerahan lima persen lahan reklamasi Ancol Barat kepada Pemprov DKI oleh PT PJAA. Menurutnya, semua lahan ialah milik pemerintah.
Gilbert mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yakni lahan dinilai menjadi milik pemerintah daerah, baik perairan maupun tanah hasil pengerukan lumpur sungai dan waduk di Jakarta. (OL-14)
