Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
VP Corporate Secretary PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA), Agung Praptono mengatakan bahwa pihaknya akan mematuhi Peraturan Gubernur (Pergub) yang berlaku terkait penyerahan lima persen lahan reklamasi Ancol Barat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI oleh PT PJAA.
"Sebagai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan perusahaan publik kita akan patuh sesuai ketentuan dari Kepgub dalam hal ini," ujar Agung, Rabu (15/7).
Baca juga: Korlantas Polri Terbitkan Pembuatan SIM Internasional Daring
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mempertanyakan penyerahan lima persen lahan reklamasi Ancol Barat kepada Pemprov DKI oleh PT PJAA. Menurutnya, semua lahan ialah milik pemerintah.
Gilbert mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yakni lahan dinilai menjadi milik pemerintah daerah, baik perairan maupun tanah hasil pengerukan lumpur sungai dan waduk di Jakarta. (OL-14)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan pihak swasta yang menjadi pengembang pulau reklamasi yakni pulau C atau Pulau Kita wajib membangun rusun.
"Tidak ada (langkah hukum). Kalau sudah PK, sudah final. Nanti tunggu putusan lengkapnya. Saya belum terima," ujarYayan Yuhanah di Balai Kota, Jumat (3/9).
Dalam bunyi gugatannya, PT Taman Harapan Indah meminta PTUN membatalkan SK. Pengembang tersebut juga meminta PTUN memerintahkan Anies menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau H.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belitung menjatuhkan vonis bersalah kepada PT Panca Anugerah Nusantra (PAN) karena melakukan reklamasi pantai tanpa izin.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya tetap melanjutkan reklamasi empat pulau dari yang direncanakan 17 pulau di Teluk Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik menentang isu agama dalam pembangunan Museum Nabi di kawasan Ancol sebab pembangunan museum itu sudah lama direncanakan
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved