Rabu 15 Juli 2020, 09:30 WIB

Pemprov DKI Harus Batalkan Izin Reklamasi Ancol

Yakub Pryatama | Megapolitan
Pemprov DKI Harus Batalkan Izin Reklamasi Ancol

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Pengendara melintas di atas lahan hasil reklamasi Ancol di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

 

KOALISI Selamatkan Teluk Jakarta menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diam-diam kembali melakukan reklamasi di teluk Jakarta.

Pasalnya, Anies menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Ancol Timur dan Dunia Fantasi seluas total ± 155 Hektare. Dalam izin pelaksanaan tersebut, diketahui Anies telah memberikan izin prinsip proyek pada 24 Mei 2019.

PT. Pembangunan Jaya Ancol diminta untuk melengkapi kajian teknis terlebih dahulu seperti Amdal, kajian penanggulangan banjir, pengambilan material dan beberapa kajian lainnya.

Koalisi yang terdiri dari beberapa organisasi seperti LBH dan Walhi menilai penerbitan izin tersebut sarat dengan masalah. Pertama, Pemprov DKI seakan berupaya mengelabui publik dengan menerbitkan izin secara diam-diam pada Februari 2020.

Padahal, jika merujuk pada ketentuan UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU Pesisir dan Pulau Kecil), perluasan wilayah Ancol dengan mengonversi wilayah laut pesisir menjadi daratan jelas merupakan reklamasi yang diatur dalam peraturan tersebut.

"Kedua, Pemprov DKI Jakarta dengan sengaja melanggar ketentuan UU Pesisir dan Pulau Kecil dan juga Peraturan Presiden No 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil," kata perwakilan Walhi Jakarta, Bagus.

Baca juga: Ketua Jawara: Kami Masih 'Wait and See' Terkait Reklamasi Ancol

Pemprov DKI juga dinilai melanggar ketentuan reklamasi sebab tidak didasarkan pada Perda. Ketiga, penerbitan izin diduga kuat tidak memenuhi syarat administrasi formil maupun substansial terhadap perlindungan dan pengelolan lingkungan.

"Beberapa kewajiban persyaratan yang diatur seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, harus dipenuhi sebelum penerbitan izin pelaksanaan tersebut terbit," tuturnya.

Terakhir, reklamasi Ancol dianggap sebagai bentuk perampasan laut berupa konversi kawasan perairan yang merupakan milik bersama publik menjadi bentuk komersialisasi ruang pesisir.

Tentu, adanya reklamasi Ancol akan merugikan nelayan tradisional dan merusak lingkungan hidup.(OL-5)

Baca Juga

Ilustrasi

Terpidana Korupsi Rp41 Miliar Diringkus di Depok

👤Kisar Rajaguguk 🕔Minggu 11 April 2021, 07:50 WIB
Meryaste Tangke Padang, terpidana tersebut diringkus di wilayah Kecamatan Cimanggis, Kota...
Antara

Positivity Rate DKI Turun ke Level 9 %

👤Hilda Julaika 🕔Sabtu 10 April 2021, 21:21 WIB
Namun, persentase tersebut masih terhitung tinggi karena standar aman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kurang dari...
Antara

Polda Metro Gelar Vaksinasi bagi 5.400 Warga

👤Rahmatul Fajri 🕔Sabtu 10 April 2021, 19:17 WIB
Fadil menyatakan pada tahap pertama, vaksinasi massal akan dilakukan di 50 Kampung Tangguh Jaya dan 10 tempat...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Tata Ulang Desain Olahraga Nasional untuk Capai Prestasi

 Prestasi tidak dicapai dengan proses singkat. Kerap kali butuh waktu bertahun-tahun untuk meraihnya

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya