Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Bagi Ketua Jaringan Warga Jakarta Utara (Jawara) Sanny Irsan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah terang benderang mengakui melakukan kegiatan yang selalu ditentang oleh warga pesisir Jakarta Utara, yakni reklamasi.
Pengakuan itu dibuat oleh Anies secara sukarela melalui unggahan video di kanal Youtube resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu, 11 Juli lalu. Menurut Sanny, Anies tak bisa lagi mengelak telah melakukan kebijakan yang berlawanan dengan janji kampanyenya semasa masih mencalonkan diri menjadi gubernur pada Pilkada 2017 silam.
Sebelumnya, Sanny kerap dibuat berang karena Anies dan jajarannya bersilat lidah bahwa mereka tidak melakukan reklamasi melainkan hanya melakukan perluasan daratan pantai di kawasan Taman Impian Jaya Ancol.
"Bagi saya sudah jelas Pak Anies mengakui dia melakukan reklamasi. Itu sudah diakui dimulai pada menit ke-2 dan seterusnya di video itu. Sudah 'clear' bagi saya dan teman-teman lainnya," kata Sanny, Selasa (14/7).
Sanny menegaskan izin reklamasi yang diberikan melalui Keputusan Gubernur No. 237 tahun 2020 salah besar dan harus dibatalkan.
Baca juga: Ini 15 Pelanggaran Lalu Lintas yang akan Ditilang
"Ya kalau yang itu sudahlah. Memang sudah terlanjur ada gitu kan. Ya sudah silakan dimanfaatkan. Yang kita tidak terima adalah beliau mengizinkan perluasan lahan 100 ha dan 35 ha. Totalnya 135 ha. Itu dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem dan lingkungan di sekitarnya," tegas Sanny.
Sanny menegaskan Jawara masih menuntut agar Anies mau beritikad baik mencabut Keputusan Gubernur (Kepgub) 237 tahun 2020 agar reklamasi Ancol bisa dibatalkan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani Kepgub No 237 tahun 2020 pada Februari lalu untuk memberikan keleluasaan pada PT Pembangunan Jaya Ancol melakukan pemanfaatan lahan dan reklamasi di kawasan itu seluas 35 ha dan 100 ha.
Sementara itu, saat ini sudah ada timbunan tanah berbentuk daratan dengan luas 20 ha. Timbunan tanah ini berasal dari lumpur sedimentasi yang dikeruk dari 13 sungai dan waduk-waduk di Jakarta. Pengerukan ini merupakan bagian dari pengurasan guna melancarkan debit air dan pengendalian banjir.
Anies menyebut pemanfaatan lahan dan reklamasi harus dilakukan demi pengembangan objek wisata Ancol agar bisa meningkat ke taraf internasional. (OL-14)
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Efektivitas OMC telah teruji pada saat puncak hujan akhir pekan lalu.
Pendekatan represif dan pengamanan tidak lagi memadai mulai menjadi arus utama dalam kebijakan daerah.
Pelaksanaan OMC dilakukan secara terukur dengan merujuk pada data prakiraan cuaca terbaru.
BPBD DKI Jakarta melaporkan 10 ruas jalan dan 16 RT terendam banjir setinggi 10–70 cm akibat hujan deras sejak Sabtu malam (17/1/2026).
SELALU ada pilu yang membuat lutut gemetar tiap mendengar ramalan ilmuwan tentang dunia yang makin kerontang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) ditangguhkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai proyek reklamasi di Pulau Pari lebih banyak mudharat daripada manfaat. I
Sayangnya, ekosistem berupa tanaman penyangga pantai, dibiarkan tanpa adanya tanda-tanda reklamasi.
GUBERNUR terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung akan menuntut perusahaan pelaku perusakan mangrove di perairan Pulau Pari untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
KKP menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan ruang laut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved