Demokrat Nilai Program DP Rp0 Milik Anies Gagal

PENCAPAIAN target pembangunan rumah tanpa 'down payment' atau rumah DP 0 rupiah diprediksi akan meleset karena covid-19 dan faktor keterlambatan realisasi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan pembangunan rumah DP 0 rupiah mencapai 14ribu unit dari BUMD dan 250ribu unit dari swasta.

Sementara itu, hingga saat ini baru ada 780 unit rumah DP 0 rupiah yang selesai dibangun dengan 165 unit di antaranya sudah dihuni. Rumah DP 0 rupiah itu berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Sementara itu, hingga saat ini pembangunan rumah DP 0 rupiah di lokasi lainnya yakni Cilangkap belum selesai. Padahal jika menargetkan 14 ribu unit selesai dalam waktu lima tahun masa jabatannya, Anies harus selesai membangun rata-rata 2.800 unit pertahun.

Baca juga: Wah, Erick Thohir Perkirakan Ekonomi Pulih 100% Dua Tahun Lagi

Politikus Partai Demokrat yang juga anggota DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai mustahil Jakarta bisa membangun sisa 13.220 unit lagi dalam waktu dua tahun.

"Ya mustahil banget. Ini jauh dari target. Harus direvisi, dikurangi targetnya. Kalau nggak, nggak bakalan tercapai," kata Mujiyono saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (9/7).

Mujiyono pun mendorong Pemprov DKI Jakarta merevisi target pembangunan rumah DP 0 rupiah ini dengan memanfaatkan revisi RPJMD 2017-2022 yang disahkan dalam Perda No 1 tahun 2018 tentang RPJMD 2017-2022.

"Harus direvisi. Optimistis boleh tapi harus realistis juga. Targetnya nggak akan terpenuhi," ujarnya.

Ia mengatakan realisasi rumah DP 0 rupiah bukan hanya akan gagal tercapai karena covid-19 yang dampak ekonominya masih terasa dalam beberapa tahun mendatang tetapi juga karena Anies terlambat bisa merealisasikan program tersebut.

Anies diketahui baru mampu menyelesaikan pembangunan rumah DP 0 rupiah jilid 1 di Pondok Kelapa tahun lalu. Hingga saat ini untuk memancing warga membeli hunian itupun Pemprov DKI masih terseok-seok. Dari data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, baru 165 unit yang dihuni dari 252 unit yang terjual.

"Karena Anies perlu menyelesaikan persoalan payung hukum rumah DP 0 rupiah ini kan makanya cukup lama. Di akhir tahun kedua menjabat baru terealisasi," tegas Mujiyono.(OL-4)