Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta dilakukan audit terhadap PT Pembangunan Jaya Ancol. Perusahaan daerah tersebut wajib melakukan pengembangan jika dari hasil audit dinyatakan sehat.
"Perlu menjadi catatan yakni perlunya audit Ancol, sehat apa tidak. Kalau dia sehat, wajib melakukan pengembangan. Tetapi kalau kondisinya tidak sehat kenapa tidak memaksimalkan yang ada dulu," kata Gembong, Rabu (8/7).
Dia menekankan pengembangan tersebut tidak boleh main-main termasuk meningkatkan mutu pelayanan hingga bersaing di tingkat Asia.
"Pengembangan jangan ecek-ecek, kelasnya harus dinaikan lebih baik. Kami mendorong setidaknya terbaik di Asia Tenggara," ucapnya.
Baca juga: DPRD Ancam Batalkan Reklamasi Ancol, Ini Alasannya
Jika secara keseluruhan perusahaan tersebut dalam kondisi sehat, Gembong pun setuju pemberlakukan reklamasi namun tidak boleh melanggar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Yang menjadi polemik soal lingkungan, diprediksi akan merusak lingkungan, merugikan nelayan dan sebagainya itu bisa disiasati," ungkapnya.
Langkah menyiasatinya dengan memaksilkan teknologi salah satunya melakukan rekayasa lingkungan. Nelayan harus menjadi perhatian khusus pemerintah DKI Jakarta. Salah satu yang bisa diterapkan dengan membangun tempat pelelangan ikan di kawasan reklamasi tersebut.
"Jangan karena ada reklamasi, akan membuat kesengsaraan bagi nelayan. Supaya mereka tidak sengsara, maka pemerintah daerah turun tangan buat hidup mereka lebih sejahtera. Misalnya di ancol nanti dibuat tempat pelelangan ikan yang memang kelasnya terbaik," pungkasnya.(OL-5)
PENURUNAN permukaan tanah dan kenaikan permukaan laut menyebabkan migrasi besar-besaran para nelayan dari Pantura, khususnya daerah Indramayu, Cirebon, dan Tegal ke Jakarta.
Enam nelayan itu dilaporkan hilang sejak 15 Mei 2025 saat menangkap ikan mengunakan KM Berkat Baru di perairan selatan Pulau Rote.
AKTIVITAS penangkapan ikan mengunakan bahan peledak masih terus berlangsung di perairan Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Para nelayan di wilayah terdampak mengatakan kekhawatiran mereka terhadap kondisi cuaca yang memburuk.
BMKG selalu mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti Perahu Nelayan
Komitmen kepolisian dalam menindak tegas segala bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat, khususnya nelayan.
GUBERNUR terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung akan menuntut perusahaan pelaku perusakan mangrove di perairan Pulau Pari untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
KKP menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan ruang laut.
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap indikasi kegiatan reklamasi di dekat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, melanggar peraturan.
KKP akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perusahaan pemilik lahan, dan instansi-instansi terkait lainnya
LEMBAGA Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan pembangunan pagar laut 30,16 kilometer di pesisir utara Tangerang, Banten telah melanggar aturan yang berpotensi pada tindak pidana.
KEPALA Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Suharini Eliawati menyebutkan panjang pagar laut yang berada di dekat pulau reklamasi Pulau C mencapai 500 meter.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved