Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta dilakukan audit terhadap PT Pembangunan Jaya Ancol. Perusahaan daerah tersebut wajib melakukan pengembangan jika dari hasil audit dinyatakan sehat.
"Perlu menjadi catatan yakni perlunya audit Ancol, sehat apa tidak. Kalau dia sehat, wajib melakukan pengembangan. Tetapi kalau kondisinya tidak sehat kenapa tidak memaksimalkan yang ada dulu," kata Gembong, Rabu (8/7).
Dia menekankan pengembangan tersebut tidak boleh main-main termasuk meningkatkan mutu pelayanan hingga bersaing di tingkat Asia.
"Pengembangan jangan ecek-ecek, kelasnya harus dinaikan lebih baik. Kami mendorong setidaknya terbaik di Asia Tenggara," ucapnya.
Baca juga: DPRD Ancam Batalkan Reklamasi Ancol, Ini Alasannya
Jika secara keseluruhan perusahaan tersebut dalam kondisi sehat, Gembong pun setuju pemberlakukan reklamasi namun tidak boleh melanggar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Yang menjadi polemik soal lingkungan, diprediksi akan merusak lingkungan, merugikan nelayan dan sebagainya itu bisa disiasati," ungkapnya.
Langkah menyiasatinya dengan memaksilkan teknologi salah satunya melakukan rekayasa lingkungan. Nelayan harus menjadi perhatian khusus pemerintah DKI Jakarta. Salah satu yang bisa diterapkan dengan membangun tempat pelelangan ikan di kawasan reklamasi tersebut.
"Jangan karena ada reklamasi, akan membuat kesengsaraan bagi nelayan. Supaya mereka tidak sengsara, maka pemerintah daerah turun tangan buat hidup mereka lebih sejahtera. Misalnya di ancol nanti dibuat tempat pelelangan ikan yang memang kelasnya terbaik," pungkasnya.(OL-5)
Pemkab Indramayu mengalokasikan pembayaran premi asuransi untuk 1.000 nelayan.
Cuaca ekstrem tersebut berupa hujan deras yang diikuti dengan angin kencang. Kondisi tersebut bisa menimbulkan terjadinya gelombang tinggi yang berbahaya untuk nelayan
Kecurigaan nelayan muncul ketika RMM menolak memberikan uang panjar untuk pembelian bahan bakar kapal dengan alasan pembayaran akan dilakukan setelah kegiatan memancing selesai.
Kondisi tersebut menyebabkan kapal yang baru kembali melaut harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
Festival yang dirangkai dengan berbagai lomba ini merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tangkapan ikan yang melimpah.
“Ini bukan lagi persoalan tata ruang semata, tetapi sudah menjadi sumber peningkatan risiko bencana nasional, kerugian negara, dan ancaman keselamatan masyarakat pesisir,”
SELALU ada pilu yang membuat lutut gemetar tiap mendengar ramalan ilmuwan tentang dunia yang makin kerontang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) ditangguhkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai proyek reklamasi di Pulau Pari lebih banyak mudharat daripada manfaat. I
Sayangnya, ekosistem berupa tanaman penyangga pantai, dibiarkan tanpa adanya tanda-tanda reklamasi.
GUBERNUR terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung akan menuntut perusahaan pelaku perusakan mangrove di perairan Pulau Pari untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved