Headline

Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.

Fokus

Terdapat sejumlah faktor sosiologis yang mendasari aksi tawur.  

DPRD: Tingkatkan Sosialisasi dan Edukasi Terkait Bahaya Covid-19

Putri Anisa Yuliani
30/6/2020 16:35
DPRD: Tingkatkan Sosialisasi dan Edukasi Terkait Bahaya Covid-19
Para pelanggar PSBB harus mendapat sanksi, antara lain menyapu(MI/Vicky Gustiawan)

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Bidang Kesejahteraan Rakyat Merry Hotma berpendapat Jakarta dinilai bisa melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi ke fase 2.

Namun, dia menilai masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.  "Bukan hanya harus diperbaiki, tapi juga harus ditingkatkan ketika memasuki PSBB Transisi Fase 2," kataMerry, Selasa (30/6 .

Dalam menjalankan PSBB Transisi Fase 2, Marry berpendapat Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan harus terus meningkatkan pelayanan baik dari segi sumber daya manusianya maupun alat-alat kesehatannya.

"Semua dari segi SDM, kelengkapan alat kesehatan, pengobatan, APD (alat pelindung diri), termasuk sistemnya. Seluruhnya harus ditingkatkan," ucap Merry.

Selain itu, Merry juga menegaskan bahwa Pemprov DKI harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya covid-19. "Termasuk apa itu covid-19, hingga penularannya dan cara pencegahannya kepada masyarakat," lanjutnya.

Baca juga: Disdik DKI akan Buka Jalur Baru Zonasi

Sosialisasi dan edukasi ini harus menyeluruh hingga ke akar rumput. Pemprov DKI dapat memaksimalkan peran Dasa Wisma hingga peran PKK dan karang taruna dalam kegiatan ini.

"Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Anak dan Pengendalian Penduduk ini membawahi ribuan tenaga Dasa Wisma. Mereka ini bisa membantu RT dan RW serta lurah untuk mengedukasi. Mereka harus dimaksimalkan. Mereka harus menjadi agen. Maka diperlukan training of trainer agar mereka bisa menjadi pembina yang baik di masyarakat, selain sosialisasi melalui spanduk-spanduk dan leaflet," jelas Merry.

Dengan pengerahan tenaga Dasa Wisma ini, menurutnya, akan ditemukan sinergi pengendalian covid-19 di mana gubernur sebagai pemimpin tertinggi membuat kebijakannya dari atas. "Lalu, wali kota dan camat adalah pengendali di tingkat tengah, dan lurah, RT, RW dengan Dasa Wisma dan PKK menjadi pengendali di akar rumput," papar Merry.

Merry juga tidak lupa merekomendasikan agar Pemprov DKI melalui Satpol PP DKI tetap melakukan penindakan-penindakan dan pengawasan kepada masyarakat agar masyarakat tidak kendur dalam melaksanakan protokol kesehatan di masa PSBB Transisi fase 2.

"Sehingga akan tumbuh kesadaran dan pemahaman di tengah-tengah masyarakat sebab masih cukup banyak juga masyarakat yang belum memahami tentang protokol kesehatan ini. Agar tumbuh pemahaman dan kesadaran," tegasnya. (OL-14)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Bude
Berita Lainnya