Rabu 17 Juni 2020, 19:15 WIB

Pemprov DKI Larang Pegawai Terpapar Covid-19 di PHK

Selamat Saragih | Megapolitan
Pemprov DKI Larang Pegawai Terpapar Covid-19 di PHK

Dok MI
Pekerja pulang dari pabrik di kawasan industri Bekasi.

 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan yang terpapar Covid-19. Perusahaan harus memerintahkan pegawai yang terpapar Covid-19, baik positif maupun berstatus orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP), untuk menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

"Selama pegawai melakukan isolasi mandiri, dia tidak boleh di-PHK," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Andri Yansyah, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (17/6).

Andri menambahkan, perusahaan juga harus tetap memberikan hak-hak pegawai yang menjalani isolasi mandiri. Salah satu hak pegawai yang harus tetap diberikan perusahaan yakni upah. "Bahkan hak-hak dia (pegawai) tetap diberikan sesuai dengan ketentuan, walaupun dia tidak bekerja," kata Andri.

Ketentuan soal perusahaan dilarang mem-PHK pegawai tersebut tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Nomor 1477 Tahun 2020.

SK tersebut merupakan Perubahan Atas Keputusan Nomor 1363 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

"Ini kaitannya dengan protokol kesehatan. Apabila pegawai terjangkit (Covid-19), dirumahkan, dia tidak boleh di-PHK," tegas Andri.

Selain itu, ungkap Andri, perusahaan juga tidak boleh asal mem-PHK pegawai yang sehat. Selama masa transisi, Pemprov DKI hanya mengizinkan jumlah pegawai yang bekerja di kantor maksimal 50 persen dari total pegawai. Namun, bukan berarti 50 persen yang lainnya di-PHK.

"Misalnya punya 100 pegawai, pas masuk transisi, 100 orang itu yang masuk dibatasi 50 persen, terserah apakah diselang-seling tiap hari atau seminggu sekali. Yang 100 ini tidak boleh dilakukan PHK," kata dia.

Bila perusahaan melakukan PHK pada masa transisi, lanjut Andri, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut. "Kami tetap mengimbau kepada perusahaan pada masa transisi tidak melakukan PHK," ujar Andri.(OL-13)

Baca Juga: kemenaker-wajibkan-perusahaan-atur-jam-kerja-new-normal

Baca Juga

MI/ANDRI WIDIYANTO

DMI DKI Pastikan Salat Id di Jakarta Patuh Prokes

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 12 Mei 2021, 06:49 WIB
Protokol kesehatan akan diberlakukan ketat seperti misalnya kapasitas jemaah hanya 50%. Jika kapasitas telah penuh, pintu masuk area salat...
MI/RAMDANI

BMKG: Sebagian Jakarta Diprediksi Hujan Pada Siang dan Malam Hari

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 12 Mei 2021, 06:38 WIB
"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang dan sore...
ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

Pemudik yang Jadi Provokator Jebol Penyekatan Ditangkap Polisi

👤Antara 🕔Rabu 12 Mei 2021, 00:45 WIB
Petugas melihat gelagat mencurigakan dari pemudik itu. Salah satunya ialah mata si pemudik tidak fokus. Polisi kemudian membawanya ke...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Toleransi tak Pernah Putus di Adonara

Bencana membuat masyarakat Adonara semakin rukun. Ramadan lebih mempersatukan mereka.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya