Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjaga-jaga untuk mengantisipasi dampak pelemahan ekonomi akibat pandemi covid-19. Termasuk, memproyeksikan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk warga Ibu Kota hingga akhir tahun.
Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi bansos oleh Pemprov DKI bersama Komisi E DPRD DKI pada Selasa (9/6).
“Sesuai arahan pimpinan bahwa DKI Jakarta tetap memberikan bansos. Sejalan dengan bantuan dari pemerintah pusat juga sampai Desember. Informasi kebijakan awalnya seperti itu," kata Kepala Dinas Sosial DKI, Irmansyah, seusai rapat.
Baca juga: Tsunami Bansos Disebabkan Tumpang Tindih Data
Penyaluran bansos sejak tahap kedua dijalankan Pemprov DKI bersama pemerintah pusat, dengan melakukan pembagian zona wilayah. "Penerimanya 2,4 juta kepala keluarga (KK), dengan 1,3 Juta KK dari pemerintah pusat dan sisianya DKI," imbuhnya.
Irmansyah menyebut Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran untuk menyalurkan bansos hingga Desember. Itu bersumber dari pos Dana Belanja Tak Terduga (BTT) dalam APBD 2020, yakni sebesar Rp 5,3 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk penanganan covid-19, termasuk penyaluran bansos.
Sementara itu, bentuk dan nilai bansos hingga akhir tahun masih dalam pembahasan. Nantinya, disepakati bersama dengan Kementerian Sosial (Kemensos).
Baca juga: Menkeu: Pemprov DKI Minta Pusat Talangi Dana Bansos
Seperti diketahui, pada penyaluran bansos tahap pertama dan kedua, Pemprov DKI memberikan bantuan berupa sembako. Adapun bansos dari pemerintah pusat pada tahap satu berupa sembako, kemudian tahap kedua dan ketiga berupa beras 20 kilogram (kg).
"Tahap keempat, Kemensos dalam hal (bantuan) ini kan sama-sama beras. Begitu berikutnya sembako lagi dan seterusnya. Setelah nanti banpres (bantuan presiden) selesai Juli, berikutnya kami akan koordinasi lagi untuk bantuan berikutnya," jelas Irmansyah.
Koordinasi antar pusat dan daerah dikatakannya penting. Sehingga, tidak terjadi kesenjangan nilai dan bentuk dari bansos yang diberikan Pemprov DKI dan Kemensos.(OL-11)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved