Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
Selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menilai tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kondisi lalu lintas di Jakarta.
"Enggak ada efeknya. Tetap macet seperti sebelum covid-19. Mobil dan motor masih warawiri di Sudirman, Thamrin dan jalan lain," ujar Direktur KPBB Ahmad Syafrudin, Jakarta, Selasa (9/6).
Ia mengatakan selama 13 minggu sebelumnya saat PSBB di Jakarta, sebenarnya kepadatan kendaraan di Jakarta tidak berkurang signifikan. Terlebih di masa transisi sekarang yang melonggarkan aktivitas warga secara bertahap.
Syafrudin juga menambahkan dengan adanya pembatasan jumlah penumpang di tiap transportasi umum, membuat warga akan beralih ke kendaraan pribadi. Hal ini membuat kepadatan kendaraan di jalan tak terhindarkan.
Baca juga: BPJT akan Rilis Aplikasi Lacak Covid-19
Menurutnya, hal itu makin didukung dengan ketakutan warga soal penularan covid-19 saat naik transportasi umum. Adanya antrean panjang yang tidak dibarengi dengan penambahan armada, membuat warga jadi malas memilih transportasi umum.
"Warga masih trauma soal bayangan akan tertular covid-19, sehingga tidak mau naik transportasi umum. Hal ini juga diprediksi setelah new normal lalu lintas di Jakarta tetap macet," tandas Syafrudin.
Menurutnya, secara umum jumlah kendaraan transportasi umum di Jakarta hanya 2% dibandingkan total kendaraan pribadi sebesar 98%. Dari 2% itu digunakan 46% penduduk, sedangkan kendaraan pribadi digunakan 54% penduduk dalam beraktivitas di Ibu Kota. (OL-14)
Irfan menjelaskan satu lokasi yakni Pasar Kramat Jaya merupakan pembangunan baru, sementara tiga lokasi lainnya adalah pasar yang akan direvitalisasi total.
Ketika itu, Prabowo memberi sinyal bahwa upacara akan kembali digelar di IKN.
Masih ditemukan sejumlah masalah salah satunya adanya dugaan tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan perekrutan tersebut.
Pasalnya, uji coba program itu sudah berjalan pada tahun ajaran baru ini.
Pentingnya mencari inisiatiif strategis dalam hal pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung pembangunan.
Proses penerbitan payung hukum uji coba hingga pelaksanaan program sekolah swasta gratis itu sudah berkoordinasi dengan tingkat pemerintah pusat
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Polda Metro Jaya mengungkap kemacetan parah yang terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu (28/5) disebabkan oleh tingginya volume kendaraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved