Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebanyak 66 RW di Jakarta masih menjadi zona merah penularan covid-19. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menilai penting untuk membatasi pergerakan warga di puluhan RW tersebut agar penularan virus covid-19 tidak merajalela ke lingkungan RW lainnya.
"Saya rasa yang tidak berkepentingan jangan keluar rumah untuk yang di 66 RW itu. Enggak ada lagi tuh nongkrong-nongkrong di luar," ujar Iman, Jumat (5/6).
Ia mengatakan pembatasan lokal yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI itu perlu diberlakukan dengan tegas. Misalnya bagi warga yang berada di 66 RW zona merah itu harus menunjukkan surat keterangan tugas kerja jika ingin keluar dari RW itu.
Petugas dan perangkat daerah, imbuhnya, yaitu lurah atau Ketua RW dan RT juga senantiasa mengontrol warga yang diisolasi itu karena terpapar covid-19.
Baca juga: Pengamat: Masa Transisi Harus dengan Kultur yang Tegas
Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menyebut 66 RW itu tersebar di Jakarta Barat ada 15 RW, di Jakarta Pusat ada 15 RW, Jakarta Selatan ada 3 RW, lalu di Jakarta Utara ada 15 RW, di Jakarta Timur juga 15 RW, di Kepulauan Seribu ada di dua pulau (3 RW).
Menurut Anies, kalau di Kepulauan Seribu, pembagiannya bukan berbasis RW, tapi berbasis pulau.
"Di Jakarta Selatan pada Maret lalu hampir seluruh titik merah. Di sinilah kita menemukan kasus paling banyak di bulan Maret. Hari ini hijau dan kuning. Artinya kita bisa mengubah dan terjadi dan terbukti. Sementara 66 RW ini masih harus ditangani secara khusus," jelas Anies dalam video Youtube resmi Pemprov DKI Jakarta, Kamis (4/6). (OL-14)
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Pemprov DKI perlu menempatkan perlindungan warga Jakarta sebagai prioritas utama.
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Nova Paloh menekankan bahwa Ramadan adalah waktu yang tepat untuk merekatkan kembali hubungan yang mungkin merenggang akibat kesibukan sehari-hari.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth minta agar ada evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI setelah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kongsor.
Trans-Jakarta memikul tanggung jawab besar sebagai tulang punggung transportasi Ibu Kota.
Dewan kerap menerima aduan terkait bangunan yang tidak memiliki izin operasional maupun tidak memenuhi kelayakan teknis.
Kondisi ini memicu antrean kendaraan yang mengular panjang, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved