BADAN Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta memastikan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi keliru terkait pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai negeri sipil (PNS).
"Enggak ada, itu (penerima TKD penuh) harus mengikuti lima poin kriteria (yang dikecualikan) itu," ucap Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir, Sabtu (30/5).
Baca juga: Anies Perintahkan PNS Jangan Lembek
Sebelumnya, Prasetyo Edi Marsudi mengungkap ada tiga satuan kerja perangkat daerah yang mendapatkan TKD penuh. Mereka ialah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial direncanakan mendapat perlakuan serupa.
Baca juga: DPRD DKI: Pemotongan Tunjangan PNS Picu Kecemburuan Sosial
Chaidir menambahkan, ada lima kriteria TKD pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta yang tidak dipotong. Mereka ialah tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan yang langsung menangani covid-19, petugas pemulasaran jenazah dengan prosedur covid-19, petugas pengelola data informasi epidemiologis, serta petugas yang terlibat langsung dalam penanganan wabah korona.
Baca juga: Dapat THR Penuh, TGUPP Anies Dinilai Minim Empati
Menurut Chaidir, semua itu diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS Dalam Rangka Penanganan Covid-19. (X-15)
