PSBB di DKI, Ombudsman Warga Sudah Sampai Puncak Kebosanan

Sejak 10 April hingga hari ini, warga DKI diminta untuk tetap di rumah selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun, menjelang lebaran, warga terlihat berkerumun di pasar-pasar atau tempat lainnya.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Teguh P Nugroho menyebut alasan banyaknya warga yang tidak patuh terhadap aturan PSBB itu melewati batas psikologis warga dan desakan ekonomi masyarakat.

"Kelas menengah sudah sampai di puncak kebosanan di saat pemerintah pusat terus inkonsisten dengan kebijakan mereka dan membuat kelas menengah frustasi dan merasa WFH (work from home) mereka sia-sia," jelas Teguh, Jakarta, Jumat (22/5).

Dampak PSBB tersebut membuat jumlah warga yang mendadak miskin meningkat. Bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, ungkap Teguh, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga selama berminggu-minggu.

"Mau tidak mau harus mencari nafkah, karena bansos sudah tidak cukup. Sejauh ini kurva covid-19 belum menunjukkan angka yang sebenarnya. Bisa saja kita nyatakan besok melandai, data bisa dibuat melandai, tapi perut warga tidak bisa menunggu lama," ujar Teguh.

Selain itu, faktor lainnya yang menyebabkan warga tidak patuh terhadap PSBB di DKI ialah ketidaktegasan pemerintah pusat dalam membendung arus warga yang pergi mudik. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H, tidak efektif.

"Salah satu ini faktor penghambat PSBB Jakarta adanya intervensi kebijakan pusat yang membuat warga bukan saja di Jakarta, tapi daerah zona merah lainnya frusttasi kapan covid-19 ini berakhir. Ini menyebabkan kepatuhan warga menurun," kata Teguh.

"DKI sepertinya tetap melakukan PSBB supaya memiliki alasan lebih kuat untuk menapis warga luar pas arus balik nanti," pungkasnya. (OL-14)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Bude