Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (pemprov) DKI Jakarta bakal melibatkan Ketua Rukun Warga (RW) dalam pendataan penerimaan bantuan sosial (bansos) kedua. Pasalnya, dalam penyaluran bansos pertama kerap bermasalah karena data penerima yang tidak akurat sepenuhnya.
"Kita kirimkan data-data kepada Ketua-ketua RW, daftarnya. Lalu Ketua RW melakukan verifikasi, lalu dikembalikan lagi ke kita," jelas Gubernur Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/5).
Sejak 25 April, belum ada penyaluran bansos dari Pemprov. Hal itu, kata Anies, karena ada pembagian bansos diberikan dari Kementerian Sosial.
"Nanti sesudah selesai dengan Kemensos, kita umumkan jumlahnya. Tapi ya jumlahnya jadi lebih banyak," terang Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Seperti diketahui, Pemprov dan Pemerintah Pusat telah menyepakati untuk jumlah penerima bantuan bansos.
Baca juga : Pelanggar PSBB Difoto Pakai Rompi Oranye dan Diunggah di Medsos
1,1 juta jiwa dari Pemprov dan 2,6 juta jiwa sebagai penerima tambahan. Sehingga, total kebutuhan bansos yang disebut saat itu sebanyak 3,7 juta jiwa.
Anies masih menutup rapat soal jumlah data penerima bansos dan harga paket sembako untuk tahap kedua.
"Nanti diumumkan bareng dengan Kemensos, biar tidak sepihak saya," jelas Anies.
Terpisah, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra mengungkapkan, bahwa penambahan data penerima bansos kedua sudah dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub).
"Peneriman bansos kedua ada 2.030.000 orang. Sudah fix melalui keputusan gubernur. Kan harus ada Kepgub-nya. Untuk harga isi paket sembako juga bertambah, dari Rp149.500 menjadi Rp255 ribu," tukas Andyka saat dihubungi. (OL-7)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved