Izin Kemenperin Dituding Hambat Pembatasan Jumlah Penumpang KRL

PENGAMAT transportasi Djoko Setijowarno mendukung usul Pemda Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) untuk membatasi penumpang KRL guna mengurangi jumlah warga yang bermobilitas untuk menghindari penularan wabah covid-19.

Namun, langkah itu diprediksi tidak akan berpengaruh banyak terhadap jumlah penumpang KRL. Sebabnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeluarkan izin khusus bagi industri atau usaha yang tidak dikecualikan agar bisa tetap beroperasi selama pandemi covid-19.

Baca juga:Pengamat Dukung Pembatasan Penumpang KRL

"Iya ini dia yang jadi masalahnya kenapa aturan ini juga sulit untuk ditegakkan. Bagaimana dengan pekerja yang berasal dari perusahaan yang tidak dikecualikan tapi nyatanya kantornya mendapat izin untuk beroperasi," kata Djoko kepada Media Indonesia, Senin (11/5).

Aturan sektor usaha yang dikecualikan dan boleh tetap berusaha selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini salah satunya adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Ada 11 sektor usaha yang masih boleh beroperasi yakni kesehatan, logistik, pangan/minuman, komunikasi dan teknologi informasi, konstruksi, perhotelan, keuangan/perbankan, industri startegis, dan industri tertentu.

Di Jakarta sendiri sudah ribuan perusahaan yang diberikan izin dengan nama izin operasi mobilitas kegiatan industri (IOMKI) itu. Tidak menutup kemungkinan jumlah yang lebih besar juga terdapat di wilayah Bodetabek.

Baca juga:Kasus Sembuh Covid-19 di Bogor Raya terus Bertambah

Ia menuturkan jika pemerintah pusat dan daerah kompak, kebijakan ini sepenuhnya tak perlu dikeluarkan.

Djoko pun menyebut hal ini diakibatkan kontrol pemerintah pusat yang lemah. Terlebih lagi tidak ada pejabat eselon 1 dari bidang transportasi yang menjadi anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat nasional.

"Ini membuat kebijakan satu dan lainnya tidak sinkron. Daerah di bidang transportasi mati-matian mau membatasi tapi kementerian malah mengizinkan," jelasnya.

Ia pun mengusulkan ada pejabat eselon 1 dari Kemenhub yang khusus menangani permasalahan ini. Pejabat inilah yang nantinya memberikan rekomendasi pada ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat nasional.

"Kalau dia sudah merekomendasikan tidak diindahkan yasudah, lapor presiden. Ini harus tegas. Kalau tidak ya susah mau membatasinya," tegas Djoko.

Sebelumnya, dalam rakor yang dilakukan oleh Pemda Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), sejumlah kepala daerah menghendaki adanya pembatasan penumpang KRL untuk mengurangi mobilitas warga.

Baca juga:DKI: 3.992 Perusahaan dengan 1 Juta Pegawai Sudah WFH

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan pihaknya akan menerbitkan aturan yang mewajibkan para pekerja yang harus menggunakan KRL memiliki surat tugas dari perusahaan. (Put/A-3)