Senin 11 Mei 2020, 15:17 WIB

Anies Siapkan 5 Triliun untuk Korona, PSI : Tidak Sesuai Fakta

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Anies Siapkan 5 Triliun untuk Korona, PSI : Tidak Sesuai Fakta

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Layar menampilkan hasil pemindaian suhu tubuh yang dipasangkan di sebuah pesawat nirawak atau drone

 

FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meragukan pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang mengklaim menyiapkan anggaran sebesar Rp5 triliun yang bisa digunakan sewaktu-waktu untuk penanganan Covid-19.

Menurut PSI, berdasarkan situs dashboard-bpkd.jakarta.go.id, realisasi pendapatan sebesar Rp 15,7 triliun, sedangkan belanja Rp 12,7 triliun. Oleh karena itu, dana yang tersedia sekitar Rp 3 triliun.

“Dari uang sekitar Rp 3 triliun yang tersedia saat ini, harus dikurangi untuk gaji pegawai dan biaya operasional. Dari mana hitungan Rp 5 triliun itu? Saya mohon Pak Gubernur bicara sesuai fakta, jangan memberi informasi yang keliru kepada masyarakat,” ujar Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Viani Limardi, dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (11/5).

Viani menyebut, pada 2 April Anies mengklaim telah mengalokasikan Rp 3 triliun untuk penanganan covid. Sementara, berdasarkan Pergub 28 tahun 2020 (26 Maret 2020), anggaran penanganan Covid-19 yang telah tersedia sebesar Rp 1 triliun di pos belanja tidak terduga (BTT).

“Untuk anggaran yang Rp 3 triliun saja belum bisa dipenuhi, tapi kok berani mengklaim sudah menyediakan Rp 5 triliun. Kalau benar sudah disediakan anggaran Rp 5 triliun, mana Pergub-nya?"jelas Viani.

Menurutnya, anggaran Rp5 triliun itu semakin tidak masuk akal, karena sampai saat ini Pemprov DKI belum bisa menjelaskan rincian kegiatan yang akan dialihkan untuk penanganan covid-19.

Apalagi, katanya, diperkirakan APBD 2020 akan defisit sekitar Rp 40 triliun, sehingga ruang anggaran yang tersedia semakin sempit. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus melakukan efisiensi besar-besaran.

“Efisiensi anggaran harus lebih agresif lagi jika ingin menambah dana penanganan covid-19 dari Rp 1 triliun menjadi Rp 5 triliun. Sayangnya, belum ada tanda-tanda pemotongan atau penghapusan beberapa pos anggaran yang tidak mendesak, seperti pembebasan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) dan pembangunan trotoar,” tukas Viani.

Viani mengatakan, menurut situs apbd.jakarta.go.id, kegiatan pengadaan tanah di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota senilai Rp 1,5 triliun. Sementara itu, pembangunan trotoar di Dinas dan Suku Dinas Bina Marga sebesar Rp 1,2 triliun. Total keduanya Rp 2,7 triliun.

Melalui surat nomor 161/-1.713 tanggal 20 April 2020, Gubernur DKI Jakarta memberitahukan rincian kegiatan yang dipotong atau dihapus. Di dalamnya, pengadaan tanah RTH hanya dipotong Rp 25 miliar. Sedangkan pembangunan trotoar tidak ada pemotongan sama sekali.

“Jika Pemprov DKI benar-benar ingin menyediakan Rp 5 triliun untuk penanganan covid-19, maka Pak Gubernur harus berani menghapus anggaran pengadaan tanah dan pembangunan trotoar. Lumayan banget kalau uang Rp 2,7 triliun itu bisa dialihkan untuk insentif ekonomi dan bansos,” pungkas Viani. (OL-4)

Baca Juga

Antara

Hari Ini, Tujuh Korban Sriwijaya Air SJ-182 Teridentifikasi

👤Rahmatul Fajri 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 22:10 WIB
Sebelumnya, tim DVI telah mengidentifikasi 17 jenazah...
Antara

Tujuh Korban Sriwijaya Air SJ-182 Teridentifikasi

👤Rahmatul Fajri 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 22:07 WIB
 Pada hari ini, tim DVI mengidentifikasi tujuh...
Antara

Rekor Tertinggi, Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 3.536 Kasus

👤Putri Yuliani Anisa 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 22:00 WIB
Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan mengurangi keluar...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya