Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Johnny Simanjutak meminta pemprov melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Seperti tempat usaha makan yang secara bertahap dibuka kembali.
"PSBB di Jakarta perlu dilonggarkan untuk membantu cash flow keuangan DKI Jakarta yang cekak. Misalnya (membuka) mall, restauran dan sebagainya," ujar Johnny saat dihubungi, Jakarta, Senin (11/5).
Apabila, kegiatan selama PSBB dilonggarkan, Johnny meminta warga tetap patuh terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Menjaga jarak juga harus diutamakan selama berkegiatan.
"Tapi, spirit disiplin pemutusan penularan Covid-19 tetap diterapkan. Seperti physical distancing, pakai masker, tetap di rumah, tetap diterapkan. Mudik juga dilarang. Seperti di Malaysia juga dilonggarkan," jelas Johnny.
Selama PSBB dilonggarkan, Sekretaris Komisi E DPRD itu juga meminta ada sosialiasi intens dari tenaga kesehatan untuk terus meminta warga tetap berhati-hati jangan meremehkan penularan Covid-19.
"Basis pengawalan di RW dan puskesmas juga proaktif menyosialisasi. Karena spirit awal pendirian puskesmas dahulu bukan titik beratnya pengobatan tetapi preventif. Disinilah peran sosialisasi yang intens dengan semangat humanis," pungkas Johnny.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengungkapkan, pihaknya berencana masih memperpanjang lagi masa PSBB. PSBB tahap II yang kini berlangsung tersebut berakhir pada 22 Mei mendatang.
"Ya memang tentu akan kita diskusikan, kita bahas bersama dan kita akan rapatkan ya. Idealnya PSBB itu diterapkan ada pengurangan (penularan Covid-19)," ujar Riza saat siaran live di paltform instagram, Jakarta, Jumat (8/5). (OL-13)
Baca Juga: Soal Haji, Tunggu Keputusan Arab pada 20 Mei
Baca Juga: 90 Ribu Pekerja Migran Pulang pada Masa Pandemi
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved