Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
TUNJANGAN seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan jajaran akan dipotong sebesar 50 persen terimbas pandemi Covid-19.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, saat ditanya soal ini membenarkannya. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, rencananya akan mengeluarkan kebijakan untuk pemangkasan tunjangan PNS Pemprov DKI akibat Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta ikut anjlok dihantam pandemi Covid-19.
"Penyesuaian terhadap perbaikan penghasilan setinggi-tingginya 50 persen," kata Chaidir, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5).
Chaidir mengatakan, dengan adanya pemangkasan tunjangan para PNS maka konstruksi PAD DKI Jakarta yang merosot ini bisa segera diperbaiki. Pada Mei 2020, tunjangan PNS DKI sudah mulai dipangkas hingga PAD DKI kembali pulih.
"Tunjangan perbaikan penghasilan semua pegawai berpengaruh sama pendapatan daerah berkaitan dengan kasus Covid-19. Kebijakan berlaku mulai April jadi tunjangan yang diterima PNS akan berkurang pada bulan Mei 2020," katanya.
Chaidir mengaku pihaknya hanya memangkas tunjangan PNS semua golongan. Sedangkan untuk gaji pokok tidak ada perubahan. "Kalau tunjangan itu ya kaitan dengan insentif seluruh pegawai," lanjutnya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebelumnya telah mengonfirmasi penurunan PAD DKI pada tahun ini. Penurunan pendapatan ini imbas pandemi corona yang membuat sejumlah sektor penyumbang pajak dan penggerak roda perekonomian Ibu Kota tidak bisa beroperasi sewajarnya.
Pendapatan utama Jakarta lanjut Anies, adalah dari sektor pajak di berbagai tempat usaha dan hiburan yang bergerak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Namun sejak corona mewabah di Jakarta, jelasnya, berbagai sektor usaha mulai tidak beroperasi normal. Ketika kegiatan perekonomian turun maka pajak yang dibayarkan juga ikut turun. (OL-13)
Baca Juga: Dinsos DKI Belum Ada Rencana Transfer Bantuan Sosial
Baca Juga: Imbas Korona, DPRD Perkirakan Realisasi APBD DKI Hanya R47,18 T
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
KETUA Umum Koordinator Nasional Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) Indonesia Eka Wahyuni mengatakan bahwa permasalahan guru tidak kujung usai.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menjamin tak akan lagi ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.
Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved