Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
TUNJANGAN seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan jajaran akan dipotong sebesar 50 persen terimbas pandemi Covid-19.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, saat ditanya soal ini membenarkannya. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, rencananya akan mengeluarkan kebijakan untuk pemangkasan tunjangan PNS Pemprov DKI akibat Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta ikut anjlok dihantam pandemi Covid-19.
"Penyesuaian terhadap perbaikan penghasilan setinggi-tingginya 50 persen," kata Chaidir, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5).
Chaidir mengatakan, dengan adanya pemangkasan tunjangan para PNS maka konstruksi PAD DKI Jakarta yang merosot ini bisa segera diperbaiki. Pada Mei 2020, tunjangan PNS DKI sudah mulai dipangkas hingga PAD DKI kembali pulih.
"Tunjangan perbaikan penghasilan semua pegawai berpengaruh sama pendapatan daerah berkaitan dengan kasus Covid-19. Kebijakan berlaku mulai April jadi tunjangan yang diterima PNS akan berkurang pada bulan Mei 2020," katanya.
Chaidir mengaku pihaknya hanya memangkas tunjangan PNS semua golongan. Sedangkan untuk gaji pokok tidak ada perubahan. "Kalau tunjangan itu ya kaitan dengan insentif seluruh pegawai," lanjutnya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebelumnya telah mengonfirmasi penurunan PAD DKI pada tahun ini. Penurunan pendapatan ini imbas pandemi corona yang membuat sejumlah sektor penyumbang pajak dan penggerak roda perekonomian Ibu Kota tidak bisa beroperasi sewajarnya.
Pendapatan utama Jakarta lanjut Anies, adalah dari sektor pajak di berbagai tempat usaha dan hiburan yang bergerak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Namun sejak corona mewabah di Jakarta, jelasnya, berbagai sektor usaha mulai tidak beroperasi normal. Ketika kegiatan perekonomian turun maka pajak yang dibayarkan juga ikut turun. (OL-13)
Baca Juga: Dinsos DKI Belum Ada Rencana Transfer Bantuan Sosial
Baca Juga: Imbas Korona, DPRD Perkirakan Realisasi APBD DKI Hanya R47,18 T
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
KETUA Umum Koordinator Nasional Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) Indonesia Eka Wahyuni mengatakan bahwa permasalahan guru tidak kujung usai.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menjamin tak akan lagi ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.
Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak penerima KJP bisa mendapatkan hiburan dan lebih gembira dengan berwisata di Ancol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved