Rabu 06 Mei 2020, 14:34 WIB

Imbas Korona, DPRD Perkirakan Realisasi APBD DKI Hanya R47,18 T

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Imbas Korona, DPRD Perkirakan Realisasi APBD DKI Hanya R47,18 T

MI/Putri Anisa Yuliani
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi

 

DPRD DKI Jakarta memprediksi ada penurunan realisasi pendapatan dan penerimaaan APBD imbas dari Covid-19. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyebut penurunan itu sebesar 53,66%, artinya semula ditargetkan APBD 2020 mencapai Rp87,95 triliun menjadi 47,18 triliun.

"Prediksi anggaran ini sampai Desember (2020) nanti. Tapi ini sangat fluktuatif tergantung kondisi Covid-19 ini. Prediksi ini masih sangat berubah," kata Suhaimi, Rabu (6/4).

Baca juga: PGN Pertahankan Penyaluran Gas Bumi TriwulanI 2020

Kondisi yang fluktuatif itu, katanya, bisa makin berkurang atau bertambah seiring geliat perekonomian. Misalnya, perusahaan bisa beroperasi kembali. Namun, hal itu masih belum diketahui kepastiannya.

"Maksudnya, ketika bisnis mulai jalan orang sudah bisa makan lagi di resto, kumpul lagi dan sebagainya," tutur Suhaimi.

Penurunan tersebut bertujuan untuk dialihkan ke penanganan pandemi Covid-19 oleh Pemprov DKI. Merosotnya kondisi ekonomi berdampak pada pemberian relaksasi pajak daerah.

Menurut Suhaimi, penurunan pendapatan APBD berasal dari sejumlah pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Artinya yang enggak berkurang cuma pajak rokok. Tapi, yang lainnya secara umum berkurang," jelas Suhaimi.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menyebut tunjangan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara DKI Jakarta dipangkas 50%. Hal itu disesuaikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penanganan Covid-19.

Menurut Kepala BKD Chaidir, gaji pokok ASN DKI plus tunjangan yang melekat tidak dipotong. Kebijakan tersebut, sesuai aturan Kementrian Keuangan. Menurutnya, pemotongan TPP semua pegawai karena kontraksi ekonomi seluruh Indonesia sebesar 53%.

"Penyesuain terhadap perbaikan penghasilan setinggi-tingginya 50% berdasarkan terhadap kontraksi ekonomi yang 53% itu," jelas Chaidir saat dihubungi, Jakarta Senin (4/5) lalu. (OL-6)

Baca Juga

MI/Susanto

Pengelola Mal Bersiap Operasi Kembali

👤Ins/Ssr/J-1 🕔Minggu 31 Mei 2020, 05:44 WIB
Semua orang wajib menggunakan masker selama berada di area Grand Indonesia. Kami menerapkan physical distancing dengan memasang stiker...
DOK MI

Dinkes DKI: Positif Covid-19 di Jakarta Capai 7.153 Kasus

👤Antara 🕔Minggu 31 Mei 2020, 03:20 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode RT-PCR, dengan membangun Laboratorium Satelit Covid-19,...
Antara

Warga Taruh Arang Panas, Instalasi PGN Terbakar

👤Henri Siagian 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 21:17 WIB
Warga kemudian memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (apar). Pemilik rumah melaporkan kejadian ke Damkar Jakarta Timur pada...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya